Perusahaan Korea Investasi Rp1,2 T di Kawasan Transmigrasi, Iftitah: Masyarakat Lokal Kita Prioritaskan
SinPo.id - Menteri Transmigrasi RI M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, komitmen perusahaan asal Korea Selatan LX International untuk melakukan investasi senilai Rp1,2 triliun di Kawasan Transmigrasi Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur, akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar rakyat menjadi penerima manfaat utama dari setiap kegiatan investasi di daerah.
"Alhamdulillah, dari 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan transmigrasi Maloy, Kaliorang, 80 persen di antaranya merupakan masyarakat lokal. Inilah yang kita kehendaki, agar rakyat menjadi prioritas," kata Iftitah usai pertemuan dengan LX International di Osaka, Jepang, dikutip Rabu, 1 Oktober 2025.
Iftitah menjelaskan, LX International berani menanamkan investasi besar karena potensi sumber daya alam yang tersedia, mulai dari kelapa sawit hingga batu bara.
Namun, setidaknya ada tiga prinsip utama yang harus dikedepankan dalam pemanfaatan lahan transmigrasi. Pertama, penyerapan tenaga kerja maksimal dari masyarakat transmigran dan warga sekitar. Kedua, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi. Ketiga, adanya sistem bagi hasil (profit sharing) yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Selain LX, ada juga investor dari Malaysia yang berencana membangun bandara di kawasan ini melalui skema Build Operate and Transfer (BOT). Mereka meminta izin pemanfaatan 75 hektar lahan transmigrasi untuk pembangunan runway. Nantinya bandara ini akan diserahkan kepada negara," ungkapnya.
Untuk menarik lebih banyak investasi ke wilayah transmigrasi, Iftitah menekankan pentingnya kepercayaan dan stabilitas. Dunia usaha memerlukan kepastian agar berani menanamkan modalnya.
"Kita butuh investor, tapi jangan sampai rakyat kita ditinggalkan. Dunia usaha harus merangkul tenaga kerja lokal agar kesejahteraan mereka meningkat," katanya.
Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga tengah menyiapkan Project Facilitation Office (PFO) sebagai pusat pendampingan bagi investor. Melalui PFO, pemerintah akan membantu memperlancar koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi, ESDM, Kehutanan, Perdagangan, hingga Luar Negeri.
"Kami sebagai regulator akan menjadi jembatan antara dunia usaha dengan masyarakat. Sesuai arahan Presiden, kita butuh investasi untuk membangun ekonomi, tapi rakyat Indonesia tidak boleh terpinggirkan," tukasnya.
