Netanyahu Ultimatum Hamas: Terima Rencana Perdamaian Trump atau Israel Lanjutkan Perang di Gaza
SinPo.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 29 September 2025 menegaskan bahwa negaranya akan melanjutkan perang di Gaza jika Hamas menolak menerima rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat.
Rencana tersebut berisi 20 poin yang diumumkan bersama Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Inti proposal itu adalah pembentukan dewan internasional bernama Board of Peace yang dipimpin Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk mengelola Gaza pascaperang.
Netanyahu menyampaikan ultimatum kepada Hamas dengan tawaran take it or leave it. Menurutnya, Hamas harus bersedia melucuti senjata dan menyerahkan kendali pemerintahan Gaza. “Ini bisa dilakukan dengan cara mudah atau sulit, tetapi pasti akan dilakukan. Kami lebih memilih cara mudah, tapi harus dilakukan,” kata Netanyahu.
Isi Rencana Perdamaian
Rencana 20 poin tersebut mencakup:
Gencatan senjata langsung jika Hamas setuju.
Israel menarik pasukan ke garis tertentu sembari mempersiapkan pertukaran sandera.
Semua sandera, hidup atau meninggal, harus dikembalikan dalam 72 jam setelah Israel menyetujui kesepakatan.
Israel membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina setelah sandera dikembalikan.
Hamas yang menyerahkan senjata dan berkomitmen damai diberi amnesti atau jalur aman keluar Gaza.
Gaza dikelola sementara oleh komite teknokratik Palestina dengan supervisi Board of Peace.
Gaza didemiliterisasi di bawah pengawasan lembaga independen dan pasukan stabilisasi internasional.
Israel tidak akan mencaplok Gaza dan akan menarik pasukan secara bertahap.
Trump menyebut rencana ini sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian” dan menekankan bahwa langkah ini bisa membuka babak baru menuju keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.
Namun, hingga kini belum jelas apakah Hamas atau perwakilan Palestina lainnya dilibatkan secara langsung dalam penyusunan proposal tersebut. Seorang juru bicara Hamas mengatakan pihaknya sedang meninjau rencana itu dengan “itikad baik.”
Netanyahu menambahkan bahwa agar Otoritas Palestina dapat berperan dalam mengelola Gaza, mereka harus melakukan reformasi besar, termasuk menghentikan pembayaran kepada keluarga militan, mengubah kurikulum pendidikan, serta mengakui Israel sebagai negara Yahudi.
Situasi ini menempatkan Hamas pada persimpangan jalan: menerima rencana internasional yang diawasi Trump dan Blair atau menghadapi ancaman lanjutan operasi militer Israel di Gaza.
