Trump Umumkan Rencana 20 Poin Akhiri Perang Israel-Hamas, Netanyahu Dukung, Hamas Masih Bungkam
SinPo.id - Gedung Putih merilis rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel-Hamas di Gaza. Rencana tersebut diumumkan usai pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Senin 29 September 2025.
Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah Hamas akan menerima atau menolak usulan tersebut.
Rencana Trump terdiri dari 20 poin utama yang mencakup aspek keamanan, politik, kemanusiaan, dan pembangunan ekonomi di Gaza. Beberapa poin krusial dalam proposal itu antara lain:
Gaza akan dijadikan zona bebas teror dan dimiliterisasi secara penuh.
Israel akan menarik pasukan secara bertahap setelah semua sandera dikembalikan.
Hamas yang bersedia hidup berdampingan damai akan mendapat amnesti, sementara yang ingin keluar dari Gaza diberi jalur aman.
Bantuan internasional masuk secara penuh di bawah pengawasan PBB, Palang Merah, dan lembaga independen.
Gaza akan berada di bawah pemerintahan transisi teknokratik Palestina dengan supervisi badan internasional bernama Board of Peace yang dipimpin Trump, bersama tokoh dunia lain termasuk mantan PM Inggris Tony Blair.
Akan dibentuk zona ekonomi khusus untuk menarik investasi global, menciptakan lapangan kerja, dan membangun infrastruktur modern.
Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) akan ditempatkan di Gaza untuk melatih kepolisian Palestina dan menjamin keamanan perbatasan.
Dialog lintas agama dan jalur politik menuju negara Palestina akan dibuka setelah program reformasi Palestina berjalan.
Trump menegaskan, jika Hamas menolak atau menunda kesepakatan, operasi bantuan kemanusiaan dan pembangunan tetap berjalan di wilayah Gaza yang bebas dari teror.
“Rencana ini bukan hanya untuk menghentikan perang, tetapi untuk membangun Gaza yang baru—damai, aman, dan makmur,” ujar Trump.
Rencana tersebut mendapat sorotan luas dunia internasional karena menjanjikan jalur menuju rekonstruksi Gaza sekaligus kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa depan. Namun, masa depan proposal ini sangat bergantung pada respons Hamas dan dinamika politik di kawasan.
