Polri Serap Masukan Publik Soal Penanganan Unjuk Rasa, Kapolri Janji Lakukan Perbaikan
SinPo.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyerap masukan dari berbagai kelompok masyarakat sipil terkait penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Dialog publik bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” digelar di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Senin 29 September 2025.
Acara tersebut dihadiri sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, KontraS, Centra Initiative, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Amnesty International Indonesia, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Turut hadir pula pakar seperti pengamat politik Rocky Gerung serta filsuf Prof. Franz Magnis-Suseno dari STF Driyarkara.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan forum ini menjadi kesempatan bagi Polri untuk mendengar langsung harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Tidak hanya dalam hal penanganan unjuk rasa, tapi juga hal-hal lain yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyampaikan agar Polri membebaskan aktivis demokrasi yang masih ditahan serta memperbaiki paradigma kepolisian agar lebih menghormati hak-hak sipil. “Kami mendorong pendidikan, rekrutmen, dan peningkatan kapasitas anggota Polri agar lebih memahami protap, menghargai kebebasan berekspresi, dan melindungi kelompok yang mendorong perubahan,” katanya.
Peneliti ICJR, Iftitah Sari, menambahkan bahwa Polri perlu menghindari tindakan represif dalam menangani demonstrasi. “Harapannya ke depan, setiap unjuk rasa tidak lagi diikuti dengan penangkapan atau penahanan yang menciptakan iklim ketakutan,” ucapnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolri menyampaikan terima kasih dan menegaskan komitmen Polri untuk melakukan transformasi dan perbaikan. “Tentunya kami terus akan berupaya melakukan reformasi sesuai perkembangan zaman,” katanya.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di penutupan Munas Ke-6 PKS turut menyoroti aksi kekerasan dalam unjuk rasa. Ia mengecam tindakan pembakaran fasilitas publik, termasuk gedung DPR/MPR, yang menurutnya merupakan kejahatan dan bukan bagian dari perjuangan demokrasi.
“Pelaku kekerasan bukanlah aktivis atau pejuang keadilan, melainkan pihak yang berniat jahat mengacaukan stabilitas nasional,” tegas Presiden.
