Mendagri Tito Minta Pemda Lakukan Efisiensi dan Inovasi Hadapi Dinamika Transfer ke Daerah
SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah strategis bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menghadapi dinamika transfer ke daerah (TKD). Ia meminta pemda tidak hanya berhemat, tetapi juga berinovasi agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika transfer ke daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” ujar Tito dalam keterangan di Jakarta, Senin 29 September 2025
Pesan itu ia sampaikan saat memberikan arahan pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat. Tito juga meminta jajaran Kemendagri memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pemda agar kebijakan pusat tetap efektif di daerah, termasuk dalam situasi pengalihan TKD.
Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar kebijakan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sehingga pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai undang-undang, terutama menyangkut pelayanan dasar.
Tito merinci empat langkah yang bisa ditempuh pemda:
Efisiensi anggaran, khususnya pada perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan fasilitas kantor.
Menggali potensi pendapatan baru, tanpa membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, restoran, dan air tanah. Pemda juga didorong menghidupkan sektor swasta dan meningkatkan efektivitas BUMD.
Memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat di wilayah masing-masing untuk memperkuat pembangunan daerah.
Mendorong inovasi daerah, misalnya langkah Pemprov Kepulauan Riau yang membuka peluang ekspor hortikultura ke Singapura.
“Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” tegas Tito.
Forum konsinyering tersebut digelar untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemendagri tahun 2026 selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memberikan ruang evaluasi capaian dan kebutuhan tiap unit kerja.
