Komisi I DPR Minta Pemerintah Lebih Aktif Dorong Implementasi Solusi Dua Negara
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, meminta Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif mendorong implementasi solusi dua negara atau two-state solution melalui diplomasi internasional, seperti PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Menurutnya, solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina harus segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh komunitas internasional. Terlebih hal itu telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB.
"Indonesia mengusung solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina yang didukung oleh berbagai negara yang mengakui Palestina,” kata Sukamta, dalam keterangan persnya, Senin, 29 September 2025.
“Namun, deklarasi ini hanya akan menjadi simbol diplomasi tanpa memberikan dampak bagi rakyat Palestina yang hingga kini masih mengalami penjajahan, penindasan, dan genosida apabila tidak ada langkah nyata selanjutnya dari PBB dan dunia Internasional," imbuhnya.
Di samping itu, kelompok pejuang Palestina Hamas, juga menyambut baik deklarasi PBB dengan tawaran solusi dua negara setelah sebelumnya dipersepsi menolak solusi ini.
Namun, Hamas tetap menekankan tuntutan mereka mulai dari gencatan senjata permanen, penghentian blokade, pertukaran tahanan, penghentian pembangunan pemukiman ilegal, hingga penarikan Israel dari Gaza agar benar-benar diwujudkan.
“Kita melihat Hamas telah menegaskan sikap politiknya, menyambut solusi dua negara sebagai peluang penting. Artinya, dunia internasional tidak bisa lagi menutup mata," ungkapnya.
"Saat rakyat Palestina menjerit di bawah genosida, deklarasi PBB harus diikuti mekanisme implementasi yang jelas, termasuk penghentian kejahatan Israel dan pengakuan penuh atas kedaulatan Palestina,” kata Sukamta menambahkan.
