Pimpinan MPR Sebut Sikap Menghormati Kedaulatan Negara Wujudkan Perdamaian Dunia

Laporan: Juven Martua Sitompul
Kamis, 25 September 2025 | 14:33 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie). (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie). (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan setiap negara harus saling menghormati kedaulatan negara lain dan menjunjung tinggi hukum internasional guna mewujudkan perdamaian dunia.

Ini disampaikan Rerie dalam diskusi daring bertema 'Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar' yang digelar pada Rabu, 24 September 2025.

"Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan," kata Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.

Rerie mengatakan perdamaian memungkinkan terciptanya kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan martabat manusia. Di samping dari itu, Rerie menilai sikap pemerintah Indonesia yang mendukung kedaulatan Qatar usai serangan Israel ke Doha, pada 9 September 2025, merupakan langkah yang tepat.

Rerie berpendapat kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin, 15 September 2025, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu menilai solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. Dia mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity.

Dalam diskusi tersebut Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016 Dian Wirengjurit mengungkapkan Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu.

Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang.

Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage.

Qatar diketahui merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 

Bahkan Israel punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. Kondisi itulah yang membuat Qatar bisa berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. Sebaliknya, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel.

"Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel," kata Dian.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI