Macron Tantang Trump Soal Nobel Perdamaian, Presiden Brasil Ikut Sindir di Sidang PBB
SinPo.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang merasa layak mendapat Hadiah Nobel Perdamaian. Macron menegaskan, penghargaan itu hanya bisa diraih jika Trump berhasil menghentikan konflik Israel-Palestina.
Dalam wawancara di sela Sidang Umum PBB di New York, Selasa (23/9/2025) waktu setempat, Macron menyebut hanya AS yang memiliki pengaruh besar untuk menekan Israel agar menghentikan serangan ke Gaza. "Hadiah Nobel Perdamaian hanya bisa didapatkan jika Anda menghentikan konflik ini," ujarnya, dikutip AFP, Rabu 24 September 2025.
Macron juga menyinggung pengakuan Palestina. Menurutnya, negara Palestina baru benar-benar akan ada jika Israel bersedia mengakuinya. Ia menambahkan, AS bisa berbuat lebih karena pasokan senjata ke Israel memungkinkan konflik di Gaza terus berlanjut.
Di sisi lain, Trump dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB mengklaim telah menghentikan tujuh perang di berbagai belahan dunia. Ia menyindir PBB yang dinilainya tidak efektif menjaga perdamaian. "Sangat disayangkan saya harus melakukan hal-hal ini, alih-alih Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukannya," kata Trump, dilansir Al Jazeera.
Momen menarik juga terjadi di luar sidang. Macron sempat terjebak macet di New York akibat iring-iringan Trump. Presiden Prancis itu turun ke trotoar untuk berbincang dengan polisi sebelum akhirnya menelepon Trump. Menurut juru bicara Istana Élysée, keduanya berdiskusi hangat membahas sejumlah isu internasional.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva ikut menyoroti sikap Trump yang mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan delegasinya jelang sidang PBB. Lula menyebut langkah itu sebagai bentuk “penjajahan diplomatik” dan menyesalkan Abbas tak bisa menyampaikan langsung kondisi Palestina di forum dunia.
Dalam pidatonya, Lula juga mengecam genosida di Gaza. Ia menegaskan serangan Hamas memang tidak bisa dibenarkan, namun respons Israel dinilai tidak proporsional dan melanggar hukum internasional. "Di bawah reruntuhan, terkubur puluhan ribu perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa," tegasnya.
