NasDem Setuju IKN Jadi Ibu Kota Politik Asal Tak Mangkrak
SinPo.id - Waketum Partai NasDem Saan Mustopa mengaku tak masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028. Terpenting, IKN yang diproyeksikan sebagai 'pusat politik' tidak mangkrak dan berfungsi.
"Nah, itu nanti kita lihat. (Nggak masalah) Kalau tidak ada yang mangkrak, kalau NasDem," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
Menurut dia, NasDem mendukung selama IKN dapat memberi manfaat. Saan justru khawatir bila keberadaan IKN menjadi mubazir.
"Nanti kita lihat lah, kan ini kan masih 2028 kan? Kan kalau NasDem berpikirnya yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi dan sudah memberikan alternatif-alternatif," ujarnya.
"Bahkan sudah jauh memberikan alternatif supaya apa yang sudah dibangun tidak mubazir, karena sudah mengeluarkan anggaran negara yang begitu besar," timpalnya
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan NasDem menginginkan adanya aktivitas di IKN. Hal itu agar IKN yang dibangun tidak mengalami kerusakan. Dia pun menyinggung usulan NasDem agar Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dapat berkantor sementara di IKN.
"Kan mengusulkan wapres untuk sementara berkantor di sana. Kalau ada wapres berkantor di sana kan aktivitas di IKN pun menjadi lebih hidup. Semua bangunan bisa terawat dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan tak ada perubahan tujuan awal pembangunan IKN meskipun Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028. Prasetyo mengatakan IKN tetap akan menjadi Ibu Kota Negara.
"Nggak ada, nggak ada (perubahan tujuan)," kata Prasetyo Hadi.
Prasetyo menegaskan IKN tetap akan menjadi Ibu Kota Negara. Menurut dia, penerbitan perpres itu untuk menegaskan jika yang akan berpindah ke IKN, tak hanya eksekutif.
"Tetap ibu kota negara. Kan kalau kita pindah hanya eksekutif saja rapat sama siapa, itu maksudnya, bukan kemudian itu menjadi Ibu Kota Politik atau Ibu Kota Ekonomi," kata dia.
