Tanggapi Desakan KPAI, BPOM Komit Kawal MBG Berjalan Aman
SinPo.id - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar memastikan, pihaknya akan terus mendukung secara maksimal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu, makan bergizi gratis (MBG). Jika ada kesalahan dan kekeliruan pada proses pengolahan dan pendistribusian makanan, tentu terus diperbaiki.
Hal itu disampaikan BPOM merespon seruan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta MBG dihentikan sementara waktu, buntut maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
"Ini (MBG) program prioritas Bapak Presiden. Badan POM sebagai pembantu Presiden, tentu kita akan men-support secara maksimal pelayanan ini," kata Taruna di Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Menurut Taruna, BPOM memiliki tugas untuk mencegah terjadinya keracunan dalam pelaksanaan MBG. Dalam melakukan pencegahan, BPOM bertugas untuk memastikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) memiliki standar yang baik. Dan, proses distribusi makanan MBG ke sekolah-sekolah, harus berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Adapun kejadian kasus keracunan massal yang dialami para siswa, merupakan pembelajaran bagi BPOM untuk memperbaiki standar layanan.
"Sekarang ada terjadi kejadian luar biasa, yaitu adik-adik kita yang (keracunan) makan. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita supaya lebih membaiki standar," ucapnya.
Untuk itu, BPOM melalui balai dan lokal di daerah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, mencari tahu penyebab berbagai keracunan tersebut.
"Belum sampai laporannya ke kami. Karena itu kan teman-teman di daerah yang jalankan sesuai dengan lokus areanya, lokus areanya bukan di Jakarta," tukasnya.
Sebelumnya, KPAI mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program MBG, pasca berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak.
"Anak usia PAUD memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih lemah dibanding orang dewasa. Ketika mereka mengalami keracunan massal, risikonya sangat besar karena mereka juga belum mampu mendeskripsikan kondisi kesehatannya dengan jelas," kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra.
KPAI menilai program MBG harus dihentikan sementara waktu, dan tidak memaksakan kehendak untuk mengejar target.
"Jangan sampai mengejar target, tetapi mengabaikan keselamatan anak. Apalagi jika kita membayangkan anak-anak usia dini menjadi korban keracunan, itu sungguh memprihatinkan," kata Jasra.
