Trump Terapkan Biaya Rp1,6 Miliar per Tahun untuk H-1B, Akan Bertemu Zelenskyy di PBB
SinPo.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan biaya tahunan sebesar US$100.000 (sekitar Rp1,6 miliar) bagi setiap aplikasi baru visa kerja H-1B. Kebijakan kontroversial ini mulai berlaku 21 September dan diperkirakan akan mengubah peta ketenagakerjaan asing di AS.
Biaya ini berlaku hingga enam tahun per pekerja bagi pemberi kerja baru, sementara pemegang visa lama tidak terdampak. Trump menegaskan kebijakan itu untuk mencegah “penyalahgunaan program” dan memprioritaskan tenaga kerja Amerika.
“Pertanyaannya sederhana, apakah pekerja asing itu layak dengan biaya US$100.000 per tahun, atau perusahaan lebih baik merekrut orang Amerika?” ujar Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick.
Sebelumnya, biaya visa H-1B hanya berkisar US$1.000–6.000. Program ini banyak dipakai sektor teknologi, finansial, medis, hingga akademik. Pada 2024, terdapat 359.000 aplikasi, dengan 71 persen di antaranya berasal dari India.
Kebijakan baru langsung menuai kritik tajam, termasuk dari asosiasi IT India Nasscom, yang menilai implementasi mendadak ini mengancam proyek-proyek berjalan di AS. Pengacara imigrasi bahkan menyebut aturan ini bisa menjadi “pukulan telak” bagi perusahaan kecil dan menengah, serta memperlebar jurang kompetisi hanya untuk raksasa teknologi seperti Amazon, Microsoft, Google, Meta, dan Apple.
Selain kebijakan H-1B, Trump juga meluncurkan “gold card” visa cepat untuk investor asing dengan modal awal US$1 juta.
Agenda Trump di PBB: Bertemu Zelenskyy
Di tengah sorotan kebijakan H-1B, Trump juga dijadwalkan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di sela-sela Sidang Umum PBB pekan depan di New York.
Zelenskyy berharap pertemuan itu menghasilkan sinyal jelas terkait jaminan keamanan yang didorong Ukraina bersama sekutu Eropa. “Kami sudah menyiapkan dasar untuk jaminan keamanan yang Eropa siap adopsi dengan dukungan AS,” katanya di Kyiv.
Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya serangan udara Rusia, yang dilaporkan meluncurkan 580 drone dan 40 rudal ke sembilan wilayah Ukraina, termasuk Dnipro dan Zaporizhzhia. Setidaknya tiga orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
“Setiap serangan ini bukan kebutuhan militer, melainkan strategi teror Rusia,” tegas Zelenskyy di media sosial. Ia kembali mendesak penguatan pertahanan udara dan sanksi internasional lebih keras terhadap Moskow.
Ketegangan di Eropa Timur
Ketegangan juga meningkat di Baltik setelah tiga jet tempur Rusia MiG-31 melanggar wilayah udara Estoniaselama 12 menit. Estonia segera meminta konsultasi NATO Pasal 4, menyusul insiden serupa pekan lalu ketika drone Rusia masuk ke Polandia dan ditembak jatuh.
Situasi ini menunjukkan dinamika kebijakan Trump yang menghadapi dua front besar sekaligus: isu imigrasi tenaga kerja asing di dalam negeri, dan diplomasi keamanan global terkait perang Ukraina.
