Menlu Sugiono Tanggapi Pencabutan Visa Presiden Palestina oleh AS Jelang Sidang PBB
SinPo.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono merespons pencabutan visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan sejumlah delegasi oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) menjelang Sidang Umum PBB di New York.
Sugiono menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan ranah penuh pemerintahan AS.
“Saya kira itu, satu, merupakan domainnya Amerika dalam rangka pemberian visa,” ujar Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat 19 September 2025 malam.
Ia menambahkan, persoalan itu juga telah menjadi pembahasan dalam pertemuan darurat negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Doha, Qatar. Dalam forum tersebut, beberapa negara anggota mendorong agar visa tetap diberikan kepada delegasi Palestina.
“Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak diberikan,” imbuhnya.
Latar Belakang Keputusan AS
Pemerintah AS menolak dan mencabut visa Presiden Palestina Mahmoud Abbas serta sekitar 80 pejabat lain dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina. Langkah ini diambil menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap “merusak prospek perdamaian,” seperti dilaporkan Reuters dan Al Arabiya.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, menyebut Abbas terdampak langsung dari keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.
Meski tidak bisa hadir secara langsung, Majelis Umum PBB memutuskan tetap memberi ruang bagi Presiden Abbas untuk menyampaikan pidato melalui sambungan video.
“Negara Palestina dapat mengirimkan pernyataan Presidennya yang telah direkam sebelumnya, yang akan diputar di Ruang Sidang Umum,” demikian keterangan resmi PBB yang dikutip AFP.
