BKSAP DPR Dorong Pemerintah Pimpin Upaya Global Hentikan Genosida di Gaza
SinPo.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mendorong Pemerintah Indonesia untuk memimpin upaya global menghentikan genosida di wilayah tersebut.
Ia pun menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras agresi militer Israel yang semakin brutal di Kota Gaza, hingga menyebabkan puluhan ribu warga sipil tewas dengan mayoritas perempuan dan anak-anak.
Israel bahkan memaksa ratusan ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka tanpa akses air bersih, pangan, dan layanan kesehatan. Menurutnya, hal itu merupakan tragedi kemanusiaan global yang tak bisa ditoleransi.
“Ini bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip kemanusiaan universal dan hukum humaniter internasional," kata Irine dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 September 2025.
"Serangan sistematis terhadap warga sipil, rumah sakit, fasilitas pengungsian, hingga zona aman adalah bentuk nyata kejahatan perang dan genosida yang harus segera dihentikan,” imbuhnya.
Pihaknya juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tekanan diplomatik secara nyata terhadap Israel dan sekutunya. Karena ia menilai Indonesia tidak cukup hanya menyuarakan kecaman.
Irene menegaskan, Indonesia harus memimpin konsolidasi negara-negara Asia, Afrika, dan dunia Islam untuk menekan PBB mengambil langkah tegas, termasuk gencatan senjata permanen dan penyelidikan resmi kejahatan perang.
“Diplomasi kita harus naik kelas dari sekadar moral statement menjadi aksi politik global. Indonesia perlu mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengusut kejahatan perang Israel, serta menggalang dukungan internasional untuk menjatuhkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel," paparnya.
"Tekanan diplomatik harus dibarengi dengan mekanisme investigasi independen agar bukti kejahatan perang terdokumentasi dengan sahih," kata Irene menambahkan.
Tak hanya itu, pihaknya juga menekankan bahwa Indonesia perlu menggunakan posisinya di Dewan HAM PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta ASEAN Parliamentarians for Human Rights untuk membentuk humanitarian corridor yang bebas dari intervensi militer Israel.
Terlebih, kata Irene, Indonesia memiliki mandat moral, historis, dan konstitusional untuk selalu berpihak pada kemerdekaan bangsa yang terjajah.
“Karena itu, diplomasi kita tidak boleh berhenti pada forum pernyataan sikap, tetapi harus menyentuh langkah konkret yang menghentikan genosida di Gaza sekaligus menyelamatkan rakyat Palestina dari penderitaan berkepanjangan,” tandasnya.
