Legislator Tegaskan APBN Harus Dilaksanakan Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab
SinPo.id - Anggota Badan Anggaran (Banggar), Ecky Awal Mucharam, mengatakan APBN merupakan instrumen fundamental negara untuk mencapai tujuan berkonstitusi, yakni melindungi rakyat, mencerdaskan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan sosial.
“APBN harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, pengalokasian anggaran harus benar-benar adil, efektif, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” kata Ecky, dikutip Jumat, 19 September 2025.
Ia pun mengapresiasi komitmen besar pemerintah dalam ketahanan pangan, dengan alokasi lebih dari Rp164 triliun, dalam RAPBN 2026. Menurutnya, hal itu menunjukkan keseriusan negara dalam mendorong produktivitas, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan.
Kemudian pada sektor energi, pihaknya menekankan perlunya regulasi yang lebih transparan dan adil, termasuk evaluasi klausul take or pay yang selama ini membebani PLN.
Sementara itu, Ecky juga menyampaikan salah satu alokasi anggaran yang menjadi sorotan, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengalokasikan Rp335 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat. Dengan anggaran sebesar itu, ia berharap MBG memiliki dampak besar bagi masyarakat.
“Program ini harus berdampak langsung pada pemenuhan gizi, peningkatan kualitas SDM, sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Selanjutnya dalam bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya realisasi penuh anggaran Rp769,1 triliun agar selaras dengan amanat UUD 1945. Terutama untuk kesejahteraan guru, peningkatan mutu pendidikan, dan tercapainya pemerataan akses hingga daerah 3T.
Pihaknya juga mencatat pentingnya anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, yang di antaranya dialokasikan untuk JKN, gizi ibu dan balita, vaksin, serta sarana prasarana kesehatan.
Tak hanya itu, dukungan terhadap pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta anggaran pertahanan dan perlindungan sosial dinilai menjadi wujud nyata kehadiran negara, untuk memberikan rasa aman dari ancaman luar maupun kriminalitas dalam negeri.
Oleh sebab itu, Ecky menegaskan pihaknya akan terus konsisten dalam mengawal agar anggaran negara tidak sekadar angka, melainkan benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa.
