Legislator PDIP Minta Panja Daya Saing Selesaikan Kebijakan Tumpang Tindih
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri segera mengevaluasi dan menyelesaikan tumpang tindih kebijakan terkait industri nasional. Evaluasi dinilai penting demi menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku industri dan masyarakat luas.
Demikian disampaikan Novita saat rapat dengar pendapat Panja Daya Saing Industri dengan Pejabat Eselon I (Dirjen) Kementerian Perindustrian RI dan Plt. Kepala BSN, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 September 2025.
"Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dan selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. Kita tidak bisa menutup mata bahwa industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput termasuk UMKM," kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 16 September 2025.
Legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyoroti sektor kopi yang memiliki potensi besar untuk pasar global.
Indonesia, kata Novita, memiliki kekayaan kopi yang melimpah dengan penguasaan proses produksi yang mumpuni. Namun, dia menilai peluang tersebut belum dimanfaatkan maksimal.
"Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor," ujarnya.
Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah sehingga memberatkan pelaku industri. Dia menilai ketidaksinkronan perizinan antar-kementerian dan lembaga menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.
"Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antar kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing," kata Novita.
Menurutnya, Panja Daya Saing Industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya pelaku UMKM dan petani.
"Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir," kata dia.
