Ketua DPR Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan Warga Terdampak Banjir di Bali
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam kepada korban banjir di sebagian besar wilayah Bali. Pemerintah pusat dan daerah diminta segera memenuhi kebutuhan warga yang terdampak.
"Pemerintah harus bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sejak hari pertama," kata Puan dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 11 September 2025.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis pukul 11.00 WIB, total korban meninggal dunia dalam musibah itu tercatat berjumlah 14 orang, sementara dua orang di Denpasar masih dalam pencarian.
"Banjir di Bali menelan korban jiwa, merusak rumah warga, melumpuhkan aktivitas perdagangan, bahkan pariwisata yang menjadi nadi ekonomi. Ini bukan sekadar bencana alam, melainkan ujian kapasitas negara dalam melindungi rakyat," kata Puan.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali melaporkan, 120 titik banjir melanda tujuh kabupaten/kota di Bali dengan rincian Denpasar sebanyak 81 titik, Gianyar 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan delapan titik, Karangasem dan Jembrana masing-masing empat titik, serta Klungkung satu titik.
BPBD Bali juga menginformasikan sebanyak 562 warga mengungsi, terdiri dari 327 warga di Kabupaten Jembrana dan 235 warga di Kota Denpasar.
Oleh sebab itu, Puan mengingatkan pentingnya mempercepat distribusi bantuan darurat berupa makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi bayi, anak, dan lansia.
Pemerintah juga didorong segera menyediakan tempat pengungsian yang layak dan aman, termasuk sanitasi, fasilitas kesehatan darurat, serta akses pendidikan sementara bagi anak-anak yang sekolahnya terdampak banjir.
"Pendataan akurat dan transparan atas korban jiwa, kerugian material, dan jumlah pengungsi untuk memastikan bantuan tepat sasaran, dan pemulihan infrastruktur vital seperti jalan utama, jembatan, drainase, dan pasar rakyat yang lumpuh akibat banjir," kata dia.
Selain itu, Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta pemerintah melakukan penguatan mitigasi jangka panjang, melalui audit tata ruang, penataan daerah aliran sungai (DAS), reboisasi kawasan hulu, hingga pembangunan sistem drainase perkotaan yang lebih memadai. Dia turut menyoroti pentingnya komunikasi publik yang jelas dari pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
"Jangan sampai warga hanya menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Pemerintah daerah dan pusat harus hadir nyata di lapangan dengan langkah konkret," katanya.
