Apindo Harap Industri Padat Karya Jadi Prioritas Menkeu Purbaya
SinPo.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong agar kebijakan fiskal Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa, nantinya memberikan dukungan prioritas pada industri padat karya, yang mencakup sektor konstruksi hingga manufaktur. Sebab, sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Industri padat karya, industri-industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, juga sektor konstruksi yang memberikan multiplier effect yang cukup besar bagi ekonomi kita, harus di prioritaskan (dalam kebijakan fiskal)," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam saat dikonfirmasi SinPo.id, Kamis, 11 September 2025.
Bob mengaku memahami bahwa Menkeu Purbaya memiliki banyak pekerja rumah (PR) yang harus dibereskan, demi menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan, penciptaan lapangan kerja merupakan salah indikator dalam menjaga kualitas pertumbuhan perekonomian.
Menurut Bob, industri padat karya, adalah sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja cukup tinggi. Karenanya, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan.
Namun, dukungan itu harus melalui sinergi antara Kementerian/Lembaga lainnya, tak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenkeu.
Dengan posisi strategis Purbaya yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto, dituntut memiliki kemampuan koordinasi tinggi dengan K/L lainnya. Tujuannya supaya harmonisasi kebijakan lintas sektor terkait insentif fiskal, benar-benar efektif mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
"Butuh sinergi Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang lain bagaimana melakukan harmonisasi kebijakan," kata Bob.
Bob juga menyoroti regulasi yang masih menjadi hambatan bagi dunia usaha. Kendati sudah ada Omnibus Law, namun praktik di lapangan menunjukkan isu deregulasi kerap membebani dunia industri, hal ini berdampak pada tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
"Deregulasi juga tetap harus dijalankan. Karena sampai saat ini walaupun sudah ada Omnibus Law tetap saja kita masih berkutat dengan isu-isu mengenai deregulasi yang menyebabkan ICOR kita tinggi dan lain sebagainya. Ini yang harus dijalankan oleh Menteri Keuangan," ungkapnya.
Bob juga mengingatkan akan pentingnya memprioritaskan pemulihan daya beli masyarakat yang masih tertekan, di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
"Bagaimana mengembalikan daya beli masyarakat untuk lebih baik lagi. Karena nggak mungkin ada investasi masuk ke Indonesia dalam situasi demand yang melemah. Demand itu harus diperbaiki dulu, baru nanti investasi masuk. Investasi masuk create job dan lain sebagainya. Nah ini juga harus dipikirkan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Bob, yang utama harus diperhatikan oleh Purbaya adalah menjaga kebijakan fiskal untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program-program pemerintah. Termasuk memperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas rupiah. Dan, semua itu sama-sama membutuhkan likuiditas, sementara ruang yang tersedia terbatas.
"Bagaimana mengharmonisasi tiga kepentingan ini yang masing-masing membutuhkan likuiditas, sedangkan likuiditas terbatas. Jadi itu yang harus dilakukan oleh beliau," katanya.
Kendati tantangan yang akan dihadapi Purbaya cukup berat, para pelaku usaha melihat masih ada sisi positif dari pergantian Menkeu tersebut.
"Kita dari dunia usaha harus berusaha untuk mencari sisi positifnya, bagaimana mengelaborasi sisi positif, bahwa pergantian personel di kabinet ini bisa meng-create pemikiran-pemikiran baru, kemudian juga inisiatif baru," kata Bob.
Namun, ia juga mengingatkan agar reputasi dan disiplin fiskal yang selama ini dijaga Sri Mulyani, tetap dilanjutkan. Sebab, publik pasti akan selalu dibanding-bandingkan antara Purbaya dengan Sri Mulyani.
"Pasti orang akan membandingkan dengan yang lama. Jadi bagaimana ini juga harus dijaga reputasi dan disiplin fiskal yang sudah dijalankan oleh Bu Sri Mulyani dengan baik. Jadi kalau dua hal ini bisa dijalankan oleh Menteri Keuangan yang baru, kita akan optimis ya tentunya," tandasnya.
