Selain Lewat Sistem, Satgas COVID-19 Libatkan Ribuan Duta Perilaku
sinpo, JAKARTA - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, ada 3.480.380 titik di seluruh Indonesia yang menjadi lokasi pantau Sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku.
Selain itu, lanjutnya, ada sebanyak 485 kabupaten/kota yang akan dipantau oleh Satgas, termasuk seluruh provinsi di Indonesia.
"Data yang dihasilkan bersifat realtime, dan akan terus diperbarui berdasarkan laporan yang masuk," ujarnya melalui keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (28/10/2020).
Wiku menambahkan, melalui dashboard ini pula dapat diketahui jumlah orang yang dipantau, titik pemantauan, jumlah kabupaten/kota serta provinsi yang dipantau.
"Melalui dashboard, juga dapat dipetakan wilayah di Indonesia yang perlu ditingkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan," katanya.
Ia menuturkan, data-data itu akan diolah didalam aplikasi dan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan mendorong perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Lebih lanjut, Wiku mengatakan dalam mengoperasikan sistem ini, Satgas Penanganan COVID-19 mempertimbangkan aspek kemitraan atau pentahelix.
Pria yang juga dikenal sebagai akademisi ini mengakui, hal tersebut dilakukan karena pihaknya tidak dapat bekerja sendiri dalam memerangi pandemi.
"Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak termasuk kalangan masyarakat," ujar peneliti yang pernah menjadi Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini.
Saat ini, sambung dia, sudah ada kerja sama dengan TNI yang menurunkan lebih dari 95.392 personel, 196.668 personel dari Polri, serta duta perubahan perilaku.
"Duta perubahan perilaku jumlahnya 17.199. Berasal dari berbagai kalangan," ucapnya.
Mereka terdiri dari petugas lapngan Keluarga Berencana (PLKB) dari BKKBN, mahasiswa dan dosen, Koalisi Kependudukan Indonesia, Koalisi Muda Kependudukan dan Sat Pol PP.
"Para petugas ini, melaporkannya setiap detik kepada sistem," ucap praktisi kesehatan yang pernah menjabat sebagai pimpinan Gugus Tugas Epidemi Flu Burung ini.
Oleh sebab itu, dirinya mengapresiasi setinggi-tingginya para pihak yang sudah terlibat dalam pengembangan dan pengoperasian sistem tersebut.
Ke depan, sistem ini diharapkannya dapat menjadi alat navigasi sebagai upaya lanjutan perubahan perilaku dan arahan strategis komunikasi publik.
Ia pun mengingatkan, tidak ada toleransi atas ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat melalui deteksi dari sistem ini.
"Jika sudah ada bukti terkait pelanggaran harus ditindak dengan tegas," pungkasnya.
