Jawab Tuntutan 17+8, Pimpinan DPR Paparkan Sejumlah Poin Hasil Rapat Konsultasi

SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI, Dasco, memaparkan sejumlah poin hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan seluruh fraksi DPR RI, yang digelar tanggal 4 September 2025, untuk menjawab tuntutan 17+8.

"Yang poin pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025," kata Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 5 September 2025.

Kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, yang terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali dengan tujuan menghadiri undang kenegaraan.

"Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, ada listrik dan biaya jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," ungkapnya.

Keempat, pihaknya menegaskan bahwa anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan lagi dibayarkan hak-hak keuangannya.

Kelima,piimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Mahkamah Kehormatan DPR RI.

"Keenam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya," jelas Dasco.

Adapun hasil keputusan yang disampaikan tersebut, telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR RI, yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Dasco, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.