PKB Dukung DPR Tindak Lanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat
SinPo.id - Ketua DPP PKB Daniel Johan mendorong reformasi dan transparansi DPR RI hingga partai politik (parpol). Partai besutan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu bahkan akan membersamai rakyat untuk mengawal 17+8 tuntutan yang telah disampaikan ke Parlemen.
"Mendorong reformasi dan transparansi DPR RI dan partai politik," kata Daniel dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 5 September 2025.
Daniel menyatakan PKB akan memastikan adanya keadilan untuk para korban demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir dengan mendorong pembentukan tim investigasi independen.
"Termasuk bantuan akses kesehatan medis bagi korban luka yang masih terkendala dan segera dilepasnya kawan-kawan mahasiswa dan warga yang berjuang menyampaikan aspirasi dalam aksi kemarin," ucap dia.
Selain itu, Daniel mengatakan PKB mengecam segala bentuk kekerasan dalam demonstrasi sehingga perlu segera dilakukan reformasi aparat dalam penanganan demonstrasi agar lebih humanis dan persuasif. Dia menekankan pentingnya mewujudkan reformasi pajak yang berkeadilan.
"PKB juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kegelisahan publik yang muncul dan berkomitmen penuh mendorong langkah perbaikan demi terwujudnya kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi," katanya.
Di samping itu, PKB menyambut baik langkah DPR RI yang terus melakukan audiensi dengan masyarakat. Keterbukaan DPR RI menerima masukan masyarakat itu bahkan sejakan dengan instruksi DPP PKB.
Daniel menegaskan PKB bersama rakyat dan Presiden Prabowo Subianto. PKB juga mendukung penuh kebijakan pemerintah, khususnta dalam memerangi korupsi hingga perbaikan penegakan hukum Tanah Air.
"PKB bersama rakyat dan Presiden Prabowo akan serius mengatasi korupsi, penegakan hukum, dan keadilan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945," tegasnya.
Perwakilan DPR RI menerima secara langsung dokumen tuntutan rakyat 17+8 yang diberikan oleh kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, sebuah jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.
Dokumen tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI yang juga Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Andre Rosiade di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta. Andre berjanji akan langsung menyerahkan dokumen tuntutan rakyat itu kepada pimpinan Parlemen.
