Hakim Federal Putuskan Trump Langgar Hukum dengan Kerahkan Militer ke Los Angeles
SinPo.id - Seorang hakim federal pada Selasa 2 September 2025 memutuskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanggar hukum federal ketika mengerahkan pasukan militer untuk melakukan pengendalian massa dan penangkapan di Los Angeles. Putusan ini menjadi tamparan hukum besar terhadap penggunaan angkatan bersenjata dalam urusan domestik oleh pemerintahan Trump.
Kasus ini bermula pada Juni lalu, ketika Trump mengerahkan personel militer ke Los Angeles untuk meredam aksi protes terkait kebijakan imigrasi pemerintahannya. Langkah itu memicu gugatan hukum dari Gubernur Gavin Newsom dan Negara Bagian California, yang menuduh Trump serta Departemen Pertahanan AS secara ilegal memfederalisasi ribuan anggota Garda Nasional California tanpa persetujuan gubernur sebagaimana diwajibkan undang-undang.
Hakim Charles Breyer dari Pengadilan Distrik Utara California memutuskan untuk berpihak pada California. Dalam putusannya, Breyer menyatakan pengerahan Garda Nasional yang difederalisasi dan Marinir sejak 7 Juni melanggar Posse Comitatus Act tahun 1878. Undang-undang tersebut melarang militer menegakkan hukum domestik kecuali mendapat kewenangan eksplisit dari Konstitusi atau Kongres.
Sejak pengerahan militer ke Los Angeles, Trump juga mengambil alih kendali kepolisian Washington, DC, dan bahkan mempertimbangkan langkah serupa di Chicago serta Baltimore. Jika putusan Breyer ini bertahan hingga tingkat banding, agenda Trump untuk menerapkan “hukum dan ketertiban” ala federal di jalanan kota besar AS akan sangat terhambat.
Gubernur Gavin Newsom menyambut putusan itu dengan gembira.
“Hari ini pengadilan berpihak pada demokrasi dan Konstitusi. Tidak ada presiden yang bisa bertindak seperti raja, bahkan Trump sekalipun. Upaya menggunakan pasukan federal sebagai polisi pribadi adalah ilegal, otoriter, dan harus dihentikan di setiap pengadilan di negeri ini,” ujar Newsom.
Dalam amar putusannya, Breyer melarang pemerintahan Trump untuk menggunakan pasukan Garda Nasional maupun militer di California guna menegakkan hukum — termasuk melakukan penangkapan, penggeledahan, patroli keamanan, pengendalian kerusuhan, hingga interogasi. Namun, larangan itu ditangguhkan hingga 12 September untuk memberi waktu bagi pemerintah mengajukan banding.
