Pidato Presiden Prabowo Memberikan Kepastian Stabilitas Negara
SinPo.id - Pengamat Komunikasi Politik dari Swarna Dwipa Institute (SDI) Frans Immanuel Saragih menyambut baik upaya-upaya Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas negara. Langkah tersebut dinilai tepat dan baik di tengah suasana dan eskalasi situasi keamanan yang cukup tinggi.
Demikian disampaikannya merespons keputusan Presiden Prabowo yang memanggil para pemimpin partai politik (parpol), sekaligus mengumumkan beberapa hal yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa, seperti menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, menghapus tunjangan, dan memortorium kunjungan ke luar negeri.
"Apa yang disampaikan Prabowo menurut saya sudah mampu menjawab apa yang diinginkan dalam demo, dan Prabowo sudah menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat," kata Frans dalam keterangannya, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Menurutnya, kalaupun ada tuntutan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo untuk mundur atau diberhentikan, hal itu perkembangan demo yang lumrah karena dinamika di lapangan terkadang berkembang begitu cepat.
"Tetapi ucapan Presiden menjamin kebebasan berpendapat di negara ini, bagi saya sangat baik, karena ada jaminan dari negara," kata dia.
Di samping dari itu, aktivis 1998 ini mengaku terkejut adanya aksi penjarahan dalam aksi beberapa hari terakhir itu. Dia menilai aksi penjarahan ini perlu diteliti lebih lanjut.
Kendati demikian, kata Frans, apa yang disampaikan Prabowo mengenai penghapusan tunjangan, fasilitas serta moratorium kunjungan ke luar negeri itu sangat baik.
"Dalam hal komunikasi politik, Presiden Prabowo sudah berhasil menyampaikan jawaban atas keinginan pengunjuk rasa," kata Frans.
"Meskipun demikian, Presiden Prabowo masih perlu mengambil langkah cepat dan strategis di tengah tuntutan dan eskalasi yang begitu tinggi. Saya meyakini bahwa masyarakat akan mendukung penuh langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo," timpal Frans.
Gelombang demonstrasi dan aksi unjuk rasa masih terus berlanjut di berbagai wilayah di Indonesia. Di tengah aksi tersebut juga terdapat aksi geruduk masa ke beberapa rumah anggota DPR, dan massa mengambil barang barang yang ada di rumah tersebut.
