Pemprov DKI Libatkan Ormas dan Tokoh Agama Jaga Stabilitas Jakarta
SinPo.id - Gubernur DKI, Pramono Anung menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam menjaga stabilitas Jakarta. Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi nasional secara daring yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Menurut Pramono, menjaga Jakarta bukan semata tugas pemerintah daerah. Dia menekankan, soliditas antara Pemprov DKI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi kunci dalam menghadapi dinamika sosial-politik belakangan ini.
“Menjaga Jakarta tidak cukup hanya dilakukan Pemprov DKI, tetapi juga perlu keterlibatan publik,” kata Pramono dalam keterangannya dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.
“Kami akan menggelar rapat Forkopimda yang wajib dihadiri langsung oleh semua pimpinan. Tidak boleh diwakilkan," sambungnya.
Pemprov DKI, kata Pramono, akan segera mengintensifkan koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan kepemudaan.
"Tujuannya adalah menciptakan suasana yang kondusif di tengah berbagai potensi gesekan sosial yang bisa muncul," ungkapnya.
Dia menyampaikan, langkah tersebut sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang meminta kepala daerah menjaga komunikasi publik dan menunda sementara kegiatan luar negeri.
Selain itu, kata dia, Mendagri juga mengimbau agar pemerintah daerah menahan diri dari penyelenggaraan acara berlebihan yang bernuansa selebrasi atau kemewahan.
Sebagai tindak lanjut, Pramono menyebut, Pemprov DKI membatalkan Karnaval Budaya yang sedianya digelar Minggu, 31 Agustus, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Namun, dia memastikan kegiatan keagamaan tetap diizinkan dengan pengawasan ketat.
“Arahan dari pusat kami pahami sebagai upaya menciptakan ketenangan. Jakarta sebagai barometer nasional harus menunjukkan keteladanan dalam menjaga ritme publik tetap stabil,” ujar Pramono.
Dia menambahkan, Pemprov DKI juga akan memperkuat saluran komunikasi dengan wargat melalui kelurahan dan RW. “Kami ingin memastikan bahwa semua pihak merasa dilibatkan dan dipahami, bukan dibatasi," tandasnya.
