Gubernur DKI: Jakarta Tak Bisa Maju Sendiri, Aglomerasi Harus Terintegrasi
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya percepatan integrasi kawasan aglomerasi Jabodetabekjur sebagai bagian dari transformasi Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional.
Dalam acara kick off Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian (PAK) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta, dia menyebut Jakarta tidak bisa maju sendirian.
“Kalau Jakarta maju, kota penyangganya juga harus maju bersama. Kita tidak bisa bekerja dalam silo masing-masing,” kata Pramono di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Agustus 2025.
Menurut Pramono, kawasan Jabodetabekjur berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. “Kawasan ini menyumbang lebih dari 25 persen PDB nasional. Bahkan, semester lalu kontribusinya 16,61 persen. Ini tidak bisa diabaikan,” tuturnya.
Dia pun menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun RIPKA, yang menurutnya harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Pramono juga menyoroti tantangan besar dalam hal pengelolaan mobilitas, lingkungan, dan pelayanan publik di kawasan tersebut.
“Setiap hari ada 4,4 juta orang keluar-masuk Jakarta. Belum lagi 11 juta warga yang tinggal di dalam kota. Jika tidak ditata dengan baik, ini bisa menjadi bom waktu,” ujar Pramono.
Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI telah memulai beberapa langkah integratif, salah satunya lewat layanan Transjabodetabek. Ia menyebut layanan ini berdampak pada penurunan kemacetan di Jakarta.
“Berdasarkan survei TomTom Traffic Index, Jakarta sudah tidak masuk 10 besar kota termacet dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem transportasi mulai terasa,” imbuhnya.
Kendati demikian, dia mengakui tantangan masih besar. Pramono menyebut tingkat konektivitas transportasi Jakarta memang telah mencapai 91 persen, namun jumlah warga yang menggunakan angkutan umum masih rendah.
“Pengguna transportasi publik baru sekitar 24 persen. Artinya, kita perlu lebih progresif. Kita harus setengah memaksa masyarakat agar berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ungkap dia.
Dia pun menekankan, pembangunan Jakarta ke depan harus bergerak selaras dengan wilayah sekitarnya.
“Jakarta bukan lagi pusat administratif. Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2024, kita sekarang pusat ekonomi nasional dan kota global. Itu artinya, semua pihak harus bergerak bersama, bukan sendiri-sendiri,” tandasnya.
