Wagub DKI: Kemacetan TB Simatupang Tak Bisa Diselesaikan Pemprov Sendiri
SinPo.id - Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Rano Karno menyebut persoalan kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, tidak bisa ditangani sendirian oleh pemerintah daerah.
Dia menegaskan, keterlibatan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menata ulang koordinasi proyek-proyek strategis yang bersinggungan langsung dengan arus lalu lintas Ibu Kota.
"Ketika proyek dari berbagai instansi dikerjakan secara bersamaan di satu ruas, jelas akan berdampak ke lalu lintas. Ini bukan soal siapa yang punya proyek, tapi bagaimana kita bisa menyatukan langkah," ujar Rano saat di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025.
Menurut Rano, saat ini terdapat lima proyek yang sedang berlangsung di sepanjang jalan strategis itu, tiga dikerjakan oleh Pemprov DKI dan dua lainnya merupakan proyek nasional di bawah kewenangan kementerian.
"Kalau semua berjalan sendiri-sendiri, ya macet. Karena itu kami minta pemerintah pusat hadir, bukan hanya sebagai pemilik proyek, tapi juga sebagai bagian dari solusi," tuturnya.
Rano juga menyampaikan, Gubernur Jakarta telah secara resmi menyurati kementerian terkait untuk membahas penjadwalan ulang dan sinkronisasi pengerjaan proyek.
Dia menyebut, salah satu usulan yang tengah dikaji adalah penyusunan jadwal kerja terpadu agar pengerjaan tidak tumpang tindih.
Selain itu, kata dia, Pemprov DKI juga telah mengambil langkah-langkah taktis di lapangan. Salah satunya, memodifikasi sebagian trotoar menjadi jalur manuver kendaraan di tujuh titik yang dinilai krusial.
"Ini hanya penyesuaian sementara untuk mengurangi bottleneck. Tentu trotoar tetap akan kami pulihkan setelah pengerjaan selesai," imbuhnya.
Namun, Rano tak menampik, solusi jangka pendek seperti ini punya keterbatasan. Oleh karena itu, dia menyebut dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari evaluasi proyek galian seperti IPAL hingga pengelolaan ruang parkir untuk angkutan umum agar tidak mempersempit badan jalan.
"Kami juga berkoordinasi dengan Google dan penyedia layanan navigasi digital lainnya agar masyarakat bisa mendapat informasi lalu lintas yang real time, termasuk rute alternatif," tandasnya.
Dia menegaskan, kemacetan akibat proyek berskala besar tidak boleh dianggap sebagai risiko tak terhindarkan.
"Justru ini tantangan manajemen kota. Kalau kita bisa koordinasikan dengan baik, hasilnya bukan cuma proyek selesai, tapi mobilitas warga pun tetap terjaga," tandasnya.
