Bakal Jadi Kementerian, Kepala BP Haji: Kami Sami'na Wa Atho'na
SinPo.id - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf menyatakan, lembaganya siap melaksanakan keputusan pemerintah dan DPR jika ditetapkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
"Kalau istilah di pesantren, sami' na wa atho' na. Diperintah sebagai badan, kami siap, diperintah sebagai kementerian, juga siap," kata Irfan di Jakarta, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Menurut Irfan, akan lebih baik jika BP Haji berbentuk kementerian untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.
"Memang akan lebih leluasa jika berbentuk kementerian," ucapnya.
Irfan menyampaikan, BP Haji sudah mempersiapkan diri sejak awal untuk dua kemungkinan, yaitu tetap sebagai badan atau bertransformasi menjadi kementerian. Persiapan itu mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Kita sudah siapkan ratusan SOP, mulai dari SOP pendaftaran jamaah sampai layanan lainnya. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Kalau tetap sebagai badan, kami jalankan SOP badan. Kalau jadi kementerian, kami jalankan SOP kementerian," kata dia.
Irfan melanjutkan, secara prinsip sudah ada kesepakatan terkait perubahan kelembagaan menjadi kementerian. Adapun untuk pengesahan formal, masih menunggu ketok palu dalam rapat paripurna DPR.
"Tentu jika nanti disahkan menjadi kementerian, kami bersyukur. Tapi itu sekaligus menjadi amanah besar. Ini bentuk kepercayaan dari Presiden Pak Prabowo dan juga rakyat melalui DPR yang harus kami balas dengan pelayanan terbaik bagi jamaah haji," kata dia.
Irfan menyadari, perubahan status kelembagaan akan membawa tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, semua mata akan tertuju pada kementerian haji.
"Ini tanggung jawab luar biasa. Semua mata akan tertuju kepada kami. Maka sejak awal saya tekankan kepada seluruh tim, kita tidak boleh main-main. Yang diharapkan dari kami adalah performa pelayanan yang terbaik bagi jamaah," tukasnya.
