Pemprov DKI Dorong Pendidikan Anak sebagai Benteng Cegah TPPO
SinPo.id - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta menekankan pentingnya akses pendidikan sebagai strategi utama dalam mencegah keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual.
Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran masih banyaknya korban yang enggan melapor karena tekanan sosial dan stigma.
“Anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan atau putus sekolah sangat rentan menjadi sasaran eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual,” kata Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainah, Jumat, 22 Agustus 2025.
Menurut Iin, pendidikan bukan sekadar hak anak, melainkan juga instrumen perlindungan jangka panjang. Dia menyebut, anak yang memiliki akses pendidikan cenderung lebih sadar terhadap hak-haknya dan memiliki keberanian untuk melapor ketika mengalami atau menyaksikan tindak kekerasan.
“Pendidikan memberikan keberdayaan. Anak-anak yang terus sekolah biasanya lebih mampu mengenali kekerasan dan tidak mudah ditipu atau ditekan,” tuturnya.
Pemprov DKI, kata dia, telah menyediakan sejumlah program untuk menjamin pendidikan dasar bagi seluruh anak, termasuk lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pemutihan ijazah bagi siswa yang tertahan karena kendala administratif.
“Kami ingin memastikan bahwa alasan ekonomi tidak menjadi penghalang anak untuk bersekolah. Orang tua harus memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan, karena ini investasi untuk masa depan anak-anak kita,” ujar Iin.
Kendati angka kasus TPPO anak menunjukkan tren menurun, lanjutnya, Dinas PPAPP mencatat sepanjang 2024 masih terdapat puluhan kasus yang melibatkan anak sebagai korban.
Iin menuturkan, sebanyak 27 kasus TPPO, 68 kasus eksploitasi seksual, dan 29 kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak dilaporkan di Jakarta selama periode tersebut.
“Kita memang melihat ada pelandaian tren, tapi jangan sampai ini membuat kita lengah. Pencegahan tetap menjadi kunci utama,” imbuhnya.
Dia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi anak-anak di sekitar lingkungan, terutama mereka yang terlihat tidak lagi bersekolah.
“Kalau ada anak-anak yang tiba-tiba tidak sekolah, kita perlu tanya kenapa. Jangan cuek. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” tandasnya.
