HRDK Minta Maaf, Penempatan PMI ke Korsel Terlambat Disebabkan Ekonomi Domestik
SinPo.id - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) meminta penjelasan Human Resources Development Service of Korea (HRDK) atas lambatnya proses penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penempatan KP2MI, Ahnas, dalam pertemuan dengan perwakilan HRDK di Kantor BP3MI Jawa Tengah, ditulis Kamis, 21 Agustus 2025.
Ahnas hadir bersama Staf Khusus Menteri Bidang Penguatan Program dan Infrastruktur Pelindungan PMI, Fuad Hidayat, serta Kepala BP3MI Jawa Tengah, Pujiono. Sementara pihak Korea Selatan, hadir Direktur Indonesia EPS Center, Choi Ho Yoeng dan Wakil Direktur Shin Sangjun.
Ahnas mengaku prihatin atas lambatnya proses penempatan PMI ke Korea Selatan, khususnya pada skema Service 2, yang telah menyebabkan penumpukan antrean dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Menyangkut juga beberapa dinamika di masyarakat. Kita memiliki penempatan untuk program Korea dan Service 2, tapi jumlah penempatannya masih relatif kecil. Jadi masyarakat perlu penjelasan," ujar Ahnas.
Menanggapi hal itu, Direktur Indonesia EPS Center, Choi Ho Yoeng, menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Indonesia dan para calon PMI yang terdampak.
"Kami mohon maaf kepada para peserta. Karena jumlah calon yang akan berangkat sangat banyak, maka ujian juga harus dibuka lebih banyak. Kami juga minta maaf kepada peserta yang masih menunggu jadwal karena terjadi penumpukan," ucap Choi.
Ia menjelaskan, lambannya penempatan merupakan dampak dari perlambatan ekonomi domestik Korea Selatan, yang turut memengaruhi kapasitas serapan tenaga kerja asing.
Meski demikian, Choi mengungkapkan bahwa penyerapan PMI di Korea Selatan sejauh ini cukup tinggi. Tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan jumlah keberangkatan.
"Di banyak kota, penyerapan sudah cukup tinggi. Bahkan hampir semua negara tidak bisa memenuhi kuota yang ada. Jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah mendorong keberangkatan semaksimal mungkin," jelasnya.
Terkait skema Service 2, Choi menyebut masalah penumpukan tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara lain yang memiliki kerja sama serupa dengan Korea Selatan. Bahkan, kondisi di negara lain lebih berat dibanding Indonesia.
"Negara lain justru lebih parah. Indonesia termasuk bagus dalam proses penempatan. Kami minta maaf, tapi Indonesia masih lebih baik daripada negara lain dalam Service 2," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ahnas berharap persoalan ini bisa segera ditangani agar para calon PMI yang telah memenuhi persyaratan bisa segera diberangkatkan.
"Kementerian P2MI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak Korea Selatan agar hambatan ini dapat diatasi," tegasnya.
