Banggar DPR RI Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2024, Segera Dibawa ke Paripurna

SinPo.id -  Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 atau RUU P2 APBN.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digelar di Ruang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 19 Agustus 2025

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan seluruh fraksi sepakat tanpa catatan.

“Semua fraksi, alhamdulillah 8 fraksi setuju tanpa catatan,” kata Said.

Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR RI. Ia menekankan bahwa pembahasan dilakukan secara konstruktif dan substantif.

“Atas nama pemerintah kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Banggar DPR RI. Pembahasan RUU P2 APBN dapat dilaksanakan secara lancar, konstruktif, dan substantif,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyoroti tantangan global sepanjang 2024, mulai dari konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga disrupsi aktivitas maritim di Laut Merah yang memengaruhi perekonomian dunia. Menurutnya, APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas nasional.

Selain itu, ia menekankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.

“RUU P2 APBN bukan hanya pemenuhan kewajiban formal, namun juga bentuk komitmen pemerintah membangun tata kelola dan pondasi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,” tambahnya.

Selanjutnya, RUU P2 APBN akan dibawa ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.