Komisi VII DPR Sebut Peluang BP Haji jadi Kementerian Cukup Besar
SinPo.id - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan peluang Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian cukup besar. Kenaikan status badan menjadi kementerian itu bahkan memungkinkan di bahas dalam pembahasan revisi UU Haji.
"(Peluang BP Haji jadi kementerian) Cukup besar," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Marwan juga mengungkapkan bila revisi UU Haji kemungkinan dirampungkan bulan ini. Dia menyebut pihak Arab Saudi sudah mendesak RI mengambil kepastian terkait area tenda Arafah yang akan ditempati jemaah haji Indonesia untuk tahun 2026.
"Kita sudah dalam keadaan darurat nih karena Saudi sudah mendesak kita segera untuk mengambil kepastian area Arafah itu di mana," ujar Marwan.
Dia mengatakan Kementerian Agama dan BP Haji sama-sama memberi usulan terkait persoalan tersebut. UU Haji saat ini masih mengatur penyelenggaraan haji berada di Kementerian Agama (Kemenag).
"Nah, sementara UU-nya nggak ada, ini Kementerian Agama menyodori usulan, BPH menyodori usulan, kan pusing nih Komisi VIII karena itu kita harus selesaikan di Agustus ini," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengamini adanya usulan agar BP Haji dijadikan kementerian khusus yang mengurus haji dan umrah. Kenaikan status badan menjadi kementerian itu bertujuan mengurangi beban kerja dari Kemenag.
"Ada usulan juga seperti itu (BP Haji jadi Kementerian). Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengakui penyelenggaraan haji dan umrah kerap bermasalah. Alasan ini juga yang mendasari usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
"Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri, yang khusus mengawal, dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umrah, jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia," ujarnya.
