DIM RUU Haji Masuk DPR, Usulan BP Haji Jadi Kementerian Segera Dibahas
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haji dan Umrah akan segera dimulai setelah daftar inventarisasi masalah (DIM) resmi masuk ke DPR.
Salah satu isu yang muncul dalam pembahasan tersebut adalah usulan peningkatan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
"RUU Haji baru masuk DIM-nya, kita baru rapim. Kalau nggak nanti sore, besok siang," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, ide pembentukan kementerian baru tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban Kementerian Agama (Kemenag) yang selama ini menangani urusan haji dan umrah.
"Ada usulan juga seperti itu (BP Haji jadi Kementerian). Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah," ujarnya.
Menurut Adies, masalah penyelenggaraan haji dan umrah yang berulang setiap tahun menjadi dasar munculnya usulan itu. "Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri, yang khusus mengawal, dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umrah, jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa jika usulan tersebut diterima, maka revisi terhadap UU Kementerian Negara menjadi konsekuensi yang harus ditempuh. "Pasti ada revisi. Iya, pasti ada revisi," kata legislator Partai Golkar itu.
Adies juga menyinggung kemungkinan adanya penarikan sejumlah direktorat jenderal ke kementerian baru jika pembentukan itu benar-benar terwujud.
"Kemungkinan itu ada (dirjen-dirjen ditarik ke BP Haji), tetapi ini kan nanti melalui pembahasan. Ini kemungkinan nanti melalui pembahasan. Kita lihat saja pembahasannya nanti seperti apa," ujarnya.
