Legislator Gerindra Dukung Visi Prabowo soal Pengelolaan APBN 2026 yang Efisien dan Pro Rakyat

SinPo.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolatlena menyampaikan dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang harus efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dia menilai visi Presiden Prabowo mencerminkan komitmen kuat untuk menjadikan APBN sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Alimudin menegaskan Fraksi Gerindra di DPR berkomitmen untuk mengawal pengelolaan APBN yang bertanggung jawab.

"Pernyataan Presiden adalah pengingat keras bahwa APBN 2026 adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada ruang untuk penyalahgunaan atau pemborosan. Komisi VIII, yang membidangi urusan sosial, akan memastikan setiap alokasi anggaran, terutama untuk program bansos, pendidikan, dan kesehatan, benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," kata Alimudin dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

Legislator dari Fraksi Gerindra itu mengatakan bahwa efisiensi belanja negara, sebagaimana ditekankan Presiden, harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal memangkas anggaran yang tidak produktif, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

"Kami akan mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja yang tidak efisien, sehingga anggaran dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih strategis," ujar dia.

Alimudin sangat mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya subsidi energi dan bantuan sosial (bansos) yang berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Menurut dia, pendekatan berbasis data ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa bantuan sosial sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. 

"Selama ini, masalah utama bansos adalah ketidaktepatan sasaran akibat data yang tidak akurat. Dengan data tunggal yang terintegrasi, kita bisa meminimalisir kebocoran dan memastikan bansos benar-benar menjadi jaring pengaman sosial yang efektif," kata dia.

Sebagai anggota Komisi VIII, dia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi ketat implementasi kebijakan ini, termasuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan verifikasi data dilakukan dengan transparan dan akuntabel. 

"Kami juga akan mendorong pemerintah untuk mempercepat digitalisasi sistem penyaluran bansos, sehingga distribusi lebih cepat, akurat," kata dia.

Wakil Rakyat asal Dapil Maluku ini juga menyoroti arahan Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Danantara serta melibatkan sektor swasta nasional dan global dalam pembiayaan pembangunan. 

Dia bilang pendekatan ini menunjukkan visi yang progresif untuk mengurangi ketergantungan pada APBN sebagai satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan.

"Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, BUMN, dan swasta akan menciptakan efek berganda bagi ekonomi. BUMN bisa menjadi motor penggerak, sementara swasta membawa inovasi dan efisiensi," ujarnya.

Alimudin juga mengapresiasi visi Presiden Prabowo untuk mendesain belanja negara, termasuk transfer ke daerah, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Dia menyatakan transfer ke daerah selama ini sering kali tidak optimal karena kurangnya koordinasi dan tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Kami mendukung pendekatan yang lebih terpadu, di mana transfer ke daerah tidak hanya menjadi alat pemerataan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi di daerah," katanya.

Dia menegaskan bahwa Komisi VIII akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan secara efektif untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

"Kami juga akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi juga mampu mengembangkan sumber pendapatan asli daerah," kata dia.