Legislator Dukung Penuh Delapan Kebijakan Ekonomi Prabowo

Laporan: Galuh Ratnatika
Senin, 18 Agustus 2025 | 16:09 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro (SinPo.id/EMediaDPR)
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro (SinPo.id/EMediaDPR)

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menegaskan dukungan penuh terhadap delapan kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Adapun paket kebijakan ekonomi tersebut berfokus pada akselerasi investasi, konsolidasi BUMN, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.

Menurutnya, langkah strategis dalam paket itu mencakup pembentukan holding besar BUMN, baik induk maupun anak perusahaan, agar operasional dan investasi berjalan terintegrasi.

“Kita berharap dengan holding ini, roadmap investasi bisa menghasilkan capaian yang sangat luar biasa. Minimal 5–10 persen hasil dividen dari aset tersebut disumbangkan kepada negara melalui APBN,” kata Fauzi, dalam keterangan persnya, Senin, 18 Agustus 2025.

Selain itu, Prabowo juga menegaskan bahwa jabatan direksi BUMN tidak lagi diberikan tunjangan besar yang selama ini bisa mencapai Rp20–30 miliar per tahun.

“Dengan kebijakan ini, orang akan berpikir ulang untuk mengejar posisi direksi hanya demi keuntungan pribadi. Uang tersebut akan dialihkan untuk kepentingan negara. Ini bagian dari upaya mengembalikan manfaat BUMN kepada rakyat,” ungkapnya.

Ia pun menyoroti salah satu program andalan dalam pembangunan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan, yakni penguatan koperasi daerah putih yang kini sudah mencapai hampir 80 unit.

Koperasi tersebut nantinya akan menjadi pusat distribusi buku, sembako, layanan simpan pinjam, hingga penyediaan armada operasional.

“Kita ingin geliat ekonomi itu dimulai dari rakyat, dari desa, dari kelurahan. Kalau program ini dijalankan secara konsisten, konsumsi akan meningkat, daya beli masyarakat naik, dan pertumbuhan ekonomi nasional bisa bertahap mencapai 8 persen pada tahun 2029,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Komisi XI DPR berkomitmen memastikan seluruh instrumen yang dijanjikan Presiden berjalan tanpa kebocoran.

“Kami di Komisi XI membidangi BPK dan BPKP. Kami akan berkoordinasi erat dengan BPK, BPKP, KPK, dan Kejaksaan untuk memastikan program ini jalan dan tidak ada penyimpangan,” tegasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI