Senayan Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo
SinPo.id - Anggota DPR RI Fraksi PAN, Wahyudin Noor Aly mengapresiasi terhadap keberanian dan ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam mengatur tata kelola keuangan negara dan sumber daya alam (SDA). Menurut Wahyudina yang akrap disapa Goyud menyebutkan, arah kebijakan Presiden sudah sangat jelas, berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita dukung penuh kebijakan Presiden ini. Kalau tata kelola tidak dibenahi, pemerintah tidak akan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Goyud, Sabtu 16 Agustus 2025.
Apresiasi ini disampaikan Goyud menyusul pidato Presiden Prabowo dalam Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, yang menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan aset negara dan penguatan peran BUMN.
Goyud menilai langkah-langkah tersebut merupakan bukti nyata keberanian Presiden dalam mereformasi sektor strategis negara yang selama ini sarat pemborosan.
“Presiden Prabowo ini menunjukkan arah keberpihakan kepada rakyat yang nyata. Ketegasan seperti ini yang kita butuhkan,” ujar Goyud menambahkan.
Menurut Goyud, jika tata kelola keuangan dan SDA terus diperbaiki secara konsisten, maka cita-cita mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan.
Ia juga menegaskan sejumlah langkah Presiden Prabowo yang disampaikan tersebut merupakan wujud nyata pelaksanaan semangat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam mengelola kekayaan alam dan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Hal ini selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Goyud menjelaskan.
Tercatat, dalam Penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, di hadapan anggota DPR RI, Jum’at 15 Agustus kemarin, Presiden Prabowo menekankan pengelolaan SDA akan diperkuat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prabowo menyebut setiap aset harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan berkontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.
Ia juga menyindir pengelolaan BUMN yang selama ini dianggap tidak masuk akal. Presiden mencontohkan banyak perusahaan negara yang rugi tetapi memiliki jumlah komisaris berlebih dan menerima tantiem miliaran rupiah. Termasuk keberadaan sejumlah komisaris yang rapat sebulan sekali, namun tantiemnya Rp40 miliar setahun.
“Ini akal-akalan. Saya perintahkan ke Danantara, direksinya pun tidak perlu dapat tantiem kalau rugi. Dan kalau keberatan, ya berhenti saja,” ujar Presiden Prabowo menegaskan. (*)
