Ketua DPRD DKI: APBD Jakarta 2026 Difokuskan ke Layanan Publik
SinPo.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menegaskan fokus utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 ialah pada penguatan layanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
“Kita ingin setiap rupiah dari anggaran benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari transportasi, pendidikan, hingga kesehatan, semuanya harus menjawab kebutuhan riil di lapangan,” ujar Khoirudin.
Dia mencontohkan sektor transportasi publik yang menjadi salah satu prioritas. Menurutnya, dukungan anggaran untuk skema subsidi atau Public Service Obligation (PSO) akan diperkuat agar tarif layanan tetap bisa dijangkau semua lapisan masyarakat.
“Jangan sampai warga terbebani karena tarif naik. Kami dorong agar MRT, LRT, Transjakarta, dan Jaklingko tetap bisa beroperasi dengan optimal dan murah,” ungkapnya.
Di bidang kebakaran, kata Khoirudin, DPRD mendorong penambahan peran serta masyarakat dengan mengalokasikan anggaran untuk pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di tingkat lokal sebagai bentuk pencegahan.
“Pemadam bukan cuma soal alat dan petugas, tapi juga kesiapsiagaan warga. Ini penting untuk jangka panjang,” ujar Khoirudin.
Sementara di sektor pendidikan, Khoirudin menyebut program KJP Plus dan KJMU akan diawasi ketat agar tetap tepat sasaran. Ia menekankan evaluasi akan dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian data atau penyalahgunaan.
“Program ini menyentuh langsung generasi muda. Kalau ada kebocoran, akan kami koreksi,” imbuhnya.
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, lanjutnya, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak masih menjadi instrumen utama untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). DPRD juga membentuk Panitia Khusus Barang Milik Daerah (Pansus BMD) untuk mengawal pendataan dan pemanfaatan aset yang belum diserahkan oleh pengembang.
“Potensi aset kita besar. Sayang kalau tidak dioptimalkan,” katanya.
Soal banjir, dia menyebut, normalisasi Kali Ciliwung disebut akan dilanjutkan, dengan anggaran pembebasan lahan dan kompensasi warga terdampak telah dialokasikan.
“Kita tidak ingin proyek ini stagnan. Kompensasi harus jelas, agar masyarakat tidak dirugikan,” jelas Khoirudin.
Untuk layanan kesehatan, lanjutnya, pembangunan fasilitas baru seperti RS bertaraf internasional di Cakung dan puskesmas di berbagai wilayah disebut sebagai langkah strategis untuk memperluas akses kesehatan masyarakat Jakarta.
Lebih jauh Khoirudin menyampaikan sinergi antara DPRD dan Pemprov DKI merupakan kunci dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang manusiawi dan inklusif.
“Pembangunan harus berpihak. Bukan hanya membangun kota, tapi juga membangun kehidupan warganya,” tandasnya.
