Samakan Pajak dan Zakat, Menkeu: Tiap Rezeki, Ada Hak Orang Lain
SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, penggunaan dan pemanfaatan pajak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki konsep yang mirip dengan wakaf dan zakat dalam Islam. Karena, baik pajak maupun zakat, mempunyai fungsi yang sama, yaitu mendistribusikan atau mengalokasikan sebagian penghasilan dari orang kaya kepada kelompok kurang mampu.
"Dalam setiap rezeki ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan," kata Menkeu dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan ke-80 RI di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Menkeu mencontohkan, saat ini terdapat 10 juta keluarga tidak mampu yang menerima manfaat perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Ada juga bantuan sosial sembako untuk 18,2 juta penerima.
Tak hanya itu, pemerintah juga menggelontorkan bantuan modal untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"UMKM yang belum mampu, kita berikan akses kapital. Tetapi kita tahu kemampuan untuk membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biayanya. Itu bisa distrukturkan secara syariah," paparnya.
Kemudian, ada juga program lain dari pemerintah, misal, pelayanan kesehatan gratis. Dengan pembangunan akses-akses layanan kesehatannya seperti dari puskesmas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), posyandu, hingga rumah sakit umum daerah (RSUD).
Dengan demikian, masyarakat tak perlu bersusah payah harus mengakses layanan kesehatan ke kota besar.
"Takdir mengenai kematian kita tidak pernah tahu. Tapi, ikhtiar untuk memperbaiki masyarakat mendapatkan hak kesehatan itu adalah ikhtiar kita," ungkapnya.
Bendahara Negara juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan. Sebab, banyak pelajar do Sekolah Rakyat ini, orang tuanya berasal dari kalangan pemulung atau pekerja dengan pendapatan harian.
"Bapak Presiden juga sudah mulai membuka Sekolah Rakyat, dari ada orang tuanya pemulung pekerja harian, yang kemudian mendapatkan sekolah di asrama dan gratis dengan kualitas yang pendidikan yang baik," imbuhnya.
Berikutnya, APBN juga dikelola untuk mendukung sektor pertanian dan energi. Hal ini sesuai dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatan dan memakmurkan rakyatnya, jika tak mampu memenuhi energi dan pangan.
"Jadi, itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan. Secara substansi, itu adalah ekonomi syariah," tandasnya.
