Mekeng Sebut Penempatan Anggaran Pendidikan Belum Sesuai
SinPo.id - Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyebut penempatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN atau APBD, belum sesuai dan belum tepat sasaran.
Hal itu ia sampaikan dalam Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema 'Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045'.
"Kami sedang melihat bahwa anggaran 20 persen sudah diberikan, itu minimal. Tapi penempatannya menurut kami belum sesuai," kata Mekeng, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.
"Karena kami melihat bahwa yang paling penting pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, ini harus kita selesaikan dulu," imbuhnya.
Namun, kata Mekeng, saat ini masih terdapat banyak sekolah-sekolah di tanah air yang tidak layak, dan masih banyak guru honorer yang mendapatkan gaji tidak layak. Sehingga, ia berharap anggaran pendidikan dapat dialokasikan untuk menunjang kualitas pendidikan.
"Karena kita semua masih melihat di daerah-daerah, di seluruh Nusantara masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru yang tidak dibayar dengan layak, yang menimbulkan banyak keresahan di masyarakat," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti rendahnya angka anak-anak yang tidak bersekolah. Oleh sebab itu, Mekeng meminta agar anggaran 20 persen pendidikan diberikan utamanya kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
"Kita mendapatkan angka anak-anak yang tidak sekolah itu 24 persen, anak-anak didik. Anak-anak yang tamat SD hanya 22 persen, yang tamat S1 dan sampai S3 hanya 4,8 persen, sisanya tamat SMP dan SMK. Jadi ini adalah potret kita," paparnya.
"Dan kalau potret ini tetap kita pertahankan, kami Fraksi Partai Golkar tidak yakin, kita bisa mencapai cita-cita Indonesia emas tahun 2045," kata Mekeng.
