Fraksi Golkar MPR Dorong Evaluasi Distribusi Anggaran Pendidikan
SinPo.id - Fraksi Partai Golkar di MPR RI menilai alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD belum berjalan dengan baik. Sehingga, perlu ada perubahan alokasi.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng dalam acara Sarasehan Nasional dengan tema 'Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju İndonesia Emas 2045'. Dia menilai pemerintah perlu mengevaluasi distribusi anggaran agar sesuai amanat konstitusi.
"Untuk pendidikan formal dalam konteks pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, tidaklah sesuai dibandingkan pendidikan kedinasan," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.
Mekeng menyoroti ketimpangan alokasi anggaran pendidikan. Dia menyebut anggaran sebesar Rp91,4 triliun hanya dialokasikan untuk 64 juta siswa, dengan rincian Rp33,5 triliun untuk Kemendikdasmen dan Rp57,7 triliun untuk Kemendikti Saintek.
Sementara itu, anggaran pendidikan kedinasan justru mencapai Rp104,5 triliun hanya untuk 13 ribu pelajar. Di sisi lain, alokasi untuk program strategis seperti PIP, riset, dan infrastruktur sekolah mencapai Rp101,5 triliun.
"Itu tidak masuk dalam ranah pendidikan. Jadi ini semua, kita tidak bisa bermimpi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Dalam keadaan itu, saya tidak yakin," kata dia.
Mekeng menyoroti tingginya anggaran untuk pendidikan kedinasan. Karena itu, dia mengusulkan agar anggaran kedinasan tidak lagi menggunakan porsi dari alokasi anggaran pendidikan.
Menurutnya, usulan itu sejalan dengan aturan yang berlaku. Salah satunya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 80.
"Jadi lengkap semuanya, sebetulnya pendidikan kita ini, sebetulnya tidak carut-marut," kata dia.
Mekeng mengungkapkan ketimpangan anggaran bisa berdampak pada Human Development Index (HDI) di mana menempatkan Indonesia dengan skor 0.728, berada di bawah Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, sampai Vietnam.
"Jadi kalau kita tidak mengambil langkah, tidak kita publikasikan. Ya kita akan melihat potret pendidikan kita semakin hari-hari menurun, padahal sebetulnya tidak. Karena 20 persen itu di dalam kita punya konstitusi, itu dari APBN dan APBD," kata dia.
Mekeng memastikan kalau usulan dari sarasehan akan diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi perubahan alokasi anggaran dana pendidikan.
"Jadi, saya rasa ini yang menurut saya penting, agar suara kita ini didengar oleh pemerintah. Pemerintah sekarang sedang mengusung nota keuangan, RAPBN-nya. Harusnya ini harus digelorakan," tegasnya.
