PDIP: Presiden Butuh Second Oponion dari Luar Pemerintahan
SinPo.id - Ketua DPP PDIP Andreas Hugo menyatakan partainya telah memosisikan diri sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP bakal mendukung sekaligus memberikan masukan hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah.
"Berkaitan dengan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang bahwa di luar pemerintahan pun kita bisa melakukan, memberikan dukungan," kata Andreas kepada wartawan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.
Menurut Andreas, bergabung tidak selalu harus masuk pemerintahan. PDIP akan mendukung pemerintahan secara substantif.
"Jadi bergabung tidak harus ada di dalam pemerintahan, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan secara substantif, secara kualitatif terhadap pemerintahan," katanya.
Dia mengatakan selain memberi dukungan, sebagai penyeimbang, PDIP akan menyampaikan kritik-kritik jika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tak sesuai dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, hal itu juga dikehendaki oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Mengkritisi hal-hal yang kemudian perlu menjadi kritik terhadap pemerintah dan itu saya kira hal yang juga dihendaki oleh presiden," ujarnya.
"Bahwa presiden juga membutuhkan second opinion dari luar pemerintahan untuk melihat perkembangan-perkembangan bagaimana program-program pemerintahan yang dijalankan," timpal dia.
Dia mengatakan bergabung atau tidaknya PDIP dalam pemerintahan merupakan hak prerogatif presiden. Namun, dia mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan dengan jelas posisi PDIP saat ini.
"Harus saya katakan bahwa soal bergabung dengan pemerintahan itu adalah hak prerogatif presiden dan kita harus menghormati hak prerogatif presiden," kata dia.
Selain itu, dia mengatakan posisi PDIP saat ini merupakan representasi dari yang ada di publik. Sebab, kata dia, tak semua pihak memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah.
"Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara ya lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya tak memosisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya akan mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun, dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
"Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," kata Megawati.
