DPR Minta BGN dan Kemenkes Audit Standar Keamanan Makanan dalam Program MBG
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), segera melakukan audit terhadap standar keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu ia sampaikan merespons maraknya kembali insiden keracunan makanan menu MBG di sejumlah daerah, seperti yang belum lama terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan," kata Yahya, dalam keterangan persnya, dikutil Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia pun mendorong BGN menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi sepanjang rantai distribusi makanan. Khususnya di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya.
"Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya," ungkapnya.
Yahya juga menekankan pentingnya Pemerintah memastikan keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam proses pengawasan, agar proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku.
“Keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan," tuturnya.
"Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan," kata Yahya menambahkan.
Selain itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik, agar MBG bisa terus berjalan efektif, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia. Karena aspek kesehatan publik harus menjadi prioritas.
"Keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa," tandasnya.
