Lima Alasan 55 Persen Masyarakat Minta PSBB Dihentikan
sinpo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena menyebutkan sejumlah alasan 55 persen masyarakat yang disurvei lembaga Indikator meminta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihentikan. Setidaknya ia mengungkapkan lima alasannya.
"Sebagaimana trend penyakit pandemi misalnya flu burung setelah melewati masa awal yang timbulkan kepanikan lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapi virus covid-19 dan paham cara menghadapinya baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila positif," kata Melki dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).
Kedua, ia mengatakan penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis makin membaik. Indikatornya prosentase angka kesembuhan makin tinggi dan prosentase angka meninggal terus menurun.
Ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani covid-19 baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi, sehingga kepercayaan publik makin tinggi menghadapi covid 19. Pembentukan komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional oleh Presiden Jokowi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran Menko dan Menteri terkait efektif sinergikan kerjasama antar kementrian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat.
"PSBB atau ide Presiden Jokowi pembatasan sosial berskala mikro di level RT RW kampung atau komunitas menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan efektif," katanya.
Ia menambahkan warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah covid 19 menyebar. Apalagi ada warga yang bergejala semacam covid mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat.
"Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal informal sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud," ujarnya.
