Menteri PANRB Rini Widyantini Dorong Layanan Publik Berkualitas, Mudah, dan Inklusif
SinPo.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Menteri Rini memulai agendanya dengan meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, yang menjadi salah satu pionir MPP di Indonesia.
Dalam tinjauan yang dilakukan pada Senin 4 Agustus 2025, Menteri Rini mengamati langsung pelayanan dari 31 instansi yang tergabung di MPP Badung, dengan total 152 jenis layanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan. Diketahui, MPP Badung melayani rata-rata 220 pengunjung per hari.
“Kehadiran MPP ini merupakan wujud nyata hadirnya negara untuk rakyat. Saya mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh petugas pelayanan yang setiap hari melayani masyarakat dengan baik,” ungkap Menteri Rini.
Sejak diresmikan pada 17 September 2018, MPP Badung dinilai berhasil menjadi contoh transformasi layanan publik yang terintegrasi, transparan, dan efisien.
Menteri Rini juga menjelaskan bahwa MPP dapat menjadi jembatan untuk mendukung percepatan berbagai program prioritas nasional, seperti:
Makan Bergizi Gratis
Cek Kesehatan Gratis
Sekolah Rakyat
Koperasi Desa Merah Putih
Perumahan Rakyat
Semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan layanan pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
“MPP bisa mendukung program-program seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Nak Badung Sehat. Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama, sesuai dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden,” ujar Menteri Rini.
MPP Badung berhasil meraih predikat “Prima” dalam dua tahun berturut-turut (2023–2024) dalam evaluasi pelayanan publik. Ini menjadi indikator bahwa pelayanan yang diberikan cepat, ramah, transparan, dan turut mendukung iklim investasi.
“MPP ini bukan hanya mempermudah masyarakat, tapi juga menciptakan ekosistem yang ramah investasi. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Menteri Rini.
MPP Kabupaten Badung juga telah menerapkan pakta integritas bagi seluruh petugas dan masyarakat penerima layanan. Tak hanya itu, program jemput bola juga dijalankan untuk memastikan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga terpencil mendapatkan akses pelayanan yang setara.
“MPP Badung sudah menghadirkan pelayanan publik inklusif. Semua lapisan masyarakat harus merasakan kehadiran negara,” tegasnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Menteri Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar dokumen, tetapi bagaimana seluruh instansi berkolaborasi menghasilkan shared outcome yang berdampak nyata.
“MPP Badung telah mengorkestrasi semangat bersama: memperkecil jarak antara negara dan rakyat. Ini transformasi birokrasi yang lebih melayani,” pungkasnya.
Salah satu warga, Evangeline, turut merasakan manfaat nyata MPP saat mengurus Nomor Izin Berusaha (NIB). Ia mengaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk mengakses beberapa layanan sekaligus.
“Rasanya sangat efektif. Saya bisa langsung konsultasi ke Dinas Perindustrian dan BPOM di satu tempat. Enggak perlu bolak-balik ke banyak kantor,” ujarnya puas.
