Prabowo Beri Amnesti ke Hasto, Pengamat: Isyarat Rekonsiliasi Politik
SinPo.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dinilai sebagai langkah politik yang sarat makna.
Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai amnesti itu bukan hanya tindakan hukum, tapi juga simbol politik untuk meredakan ketegangan pasca pemilu.
"Amnesti ini lebih dari sekadar keputusan presiden. Ini semacam pesan bahwa rivalitas sudah selesai, dan sekarang saatnya bergandengan tangan," kata Hendri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menurut Hendri, Prabowo sejak awal sudah menyatakan komitmen untuk merangkul semua pihak. Dia menyebut, amnesti terhadap tokoh PDIP yang selama ini vokal terhadap pemerintahan dinilai sebagai bukti konsistensi dari pendekatan politik yang mengutamakan stabilitas.
"Kalau dilihat, ini cara Prabowo mematangkan komunikasi politik. Dia sedang membangun suasana kerja sama lintas partai tanpa harus membuat semua pihak masuk dalam kabinet,” ujarnya.
Kendati demikian, Hendri mempertanyakan siapa yang pertama kali menggagas pemberian amnesti tersebut. Dia menyebut keputusan itu begitu strategis hingga tak bisa dilepaskan dari dinamika elite yang terjadi di balik layar.
“Ada pertanyaan menarik, siapa yang memberi ide ini ke Pak Prabowo? Karena amnesti ini tidak hanya mengejutkan, tapi juga presisi secara timing,” katanya.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti unggahan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengunggah foto bersama sejumlah tokoh utama PDI Perjuangan, termasuk Megawati dan Puan Maharani, tak lama setelah keputusan diumumkan. Menurutnya, pesan politiknya sangat jelas: ajakan untuk meninggalkan polarisasi.
"Simbol semacam itu punya efek besar. Rakyat bisa membaca bahwa para elite sebenarnya sudah satu frekuensi. Ini langkah penting untuk mendinginkan suhu politik yang sempat panas," ujarnya.
Hendri menambahkan, relasi antara Prabowo dan PDI Perjuangan sebenarnya tidak pernah benar-benar renggang. Ia menyebut beberapa posisi penting yang masih dipegang oleh kader PDIP sebagai bukti bahwa hubungan kedua partai tetap terjaga meski berada di kubu politik berbeda.
“Kalau benar-benar oposisi keras, pasti sudah banyak posisi yang digeser. Tapi kenyataannya, banyak tokoh PDIP tetap dipertahankan dan bahkan diberi ruang baru,” kata dia.
Namun, dia menekankan, amnesti ini belum tentu berarti PDI Perjuangan akan masuk dalam pemerintahan. Hendri melihat peluang besar partai berlambang banteng itu tetap berada di luar kabinet, tetapi memainkan peran sebagai pengawal demokrasi.
“PDIP bisa memilih tetap kritis tapi konstruktif. Posisi itu justru bisa memperkuat legitimasi pemerintahan, karena tidak semua hal ditelan mentah-mentah,” ujar Hendri.
Dia juga membaca keputusan ini sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Pemilu 2029. Hendri menilai, Prabowo sedang menyiapkan fondasi politik yang lebih stabil untuk periode berikutnya.
“Kalau dibaca lebih jauh, ini bukan cuma soal Hasto. Ini soal bagaimana pemerintahan baru ingin membentuk ekosistem politik yang tidak terus-terusan ribut,” tandasnya.
