Kasus Beras Oplosan, Legislator DKI Soroti Lemahnya Pengawasan BUMD
SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Francine Widjojo mendesak Pemprov Jakarta untuk melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyusul penetapan tersangka terhadap Direktur Utama Food Station, Karyawan Gunasrso, dalam kasus dugaan beras oplosan.
“Masalah ini bukan hanya soal individu. Ini mencerminkan rapuhnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD kita,” kata Francine di Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.
Menurut Francine, Pemprov DKI harus menjadikan kasus ini sebagai momen untuk mereformasi tata kelola seluruh BUMD secara menyeluruh, bukan hanya reaktif terhadap satu kasus.
“Kalau BUMD bisa disalahgunakan, apalagi yang mengelola pangan pokok seperti Food Station, ini bisa berimbas langsung ke warga,” ungkapnya.
Francine menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap operasional dan kinerja BUMD, khususnya yang mengelola sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan transportasi. Dia juga meminta agar pemprov memperjelas indikator kinerja bagi jajaran direksi.
“BUMD harus punya KPI (Key Performance Indicator) yang transparan dan terukur. Kalau gagal memenuhi target, seharusnya ada konsekuensi yang jelas, termasuk pencopotan,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti potensi pelanggaran yangp mungkin terjadi dalam program pangan bersubsidi, mengingat Food Station selama ini menjadi salah satu penyalur utama program tersebut.
“Perlu ditelusuri apakah praktik oplosan ini juga merembet ke program-program subsidi. Jangan sampai warga kecil justru jadi korban sistem yang gagal,” imbuh dia.
Francine pun menyambut baik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyatakan tidak akan memberi perlindungan kepada siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.
Namun, dia menilai pernyataan politik harus dibarengi dengan langkah konkret reformasi kelembagaan.
“Ini waktunya Pemprov serius membenahi fondasi BUMD-nya. Karena kalau dibiarkan, hari ini Food Station, besok bisa BUMD yang lain,” tandasnya.
