Inggris akan Akui Palestina Sebagai Negara September Mendatang

Laporan: Galuh Ratnatika
Rabu, 30 Juli 2025 | 12:54 WIB
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. (SinPo.id/Britannica)
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. (SinPo.id/Britannica)

SinPo.id - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada bulan September mendatang, apabila Israel tidak segera mengambil berbagai langkah substantif, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza. 

Langkah yang berpotensi menjadi tonggak sejarah tersebut muncul dilakukannya rapat kabinet mendesak untuk membicadakan situasi yang kian memburuk di wilayah Gaza yang terkepung.

Selain itu, rencana yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi tersebut muncul bersamaan dengan pernyataan Paris yang juga menyatakan akan mengakui negara Palestina pada bulan September. Dengan demikian, Inggris dan Prancis akan menjadi negara G7 pertama yang melakukannya.

Starmer mengatakan, Inggris harus mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, yang akan menghidupkan kembali solusi dua negara.

"Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara mencapai dampak maksimal. Dengan solusi tersebut yang kini terancam, inilah saatnya untuk bertindak," kata Starmer, dilansir dari CNA, Rabu, 30 Juli 2025.

Starmer juga telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui panggilan telepon, sebelum ia mengumumkan keputusan tersebut. Dia mengatakan kepada Netanyahu bahwa situasi di Gaza tidak dapat ditoleransi.

"Beliau mendesak perdana menteri untuk segera mengambil tindakan guna mencabut semua pembatasan akses bantuan," kata seorang juru bicara Downing Street.

Meskipun lebih dari 140 negara telah mengakui Negara Palestina, namun tidak satu pun dari mereka yang memiliki pengaruh sebesar Inggris dan Prancis, yang merupakan sekutu Israel yang bersenjata nuklir dan memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan PBB.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI