Dugaan Beras Oplosan, Food Station Diminta Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan

SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Hardiyanto Kenneth, mengajak Food Station sebagai BUMD penyedia beras utama di Jakarta untuk tidak hanya melakukan audit internal, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan kualitas produk beras yang beredar.

“Keterlibatan publik sangat penting dalam menjaga transparansi dan kualitas pangan. Selain audit internal yang harus ketat, Food Station perlu membuka ruang partisipasi masyarakat agar bisa melaporkan jika ada indikasi beras oplosan atau produk tidak sesuai standar,” ujar Kenneth dalam keterangannya dikutip Rabu, 30 Juli 2025.

Menurut Kenneth, model pengawasan yang terbuka dan kolaboratif bisa memperkuat kepercayaan warga terhadap produk pangan yang dipasarkan, sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian kualitas dari sisi distribusi.

“Bukan hanya tugas pemerintah dan BUMD saja, tetapi masyarakat juga harus diberi peran aktif. Ini akan memperkuat sistem pengawasan sekaligus memberi sinyal bahwa semua pihak peduli terhadap keamanan pangan,” tutur dia. 

Kenneth juga mengingatkan para pedagang dan pelaku usaha di Jakarta agar menjalankan praktik usaha yang jujur dan bertanggung jawab, mengingat pelanggaran terhadap standar mutu beras bisa berakibat pada sanksi pidana dan denda sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Peran serta masyarakat dalam pengawasan akan membantu menekan praktik curang yang merugikan konsumen sekaligus menjaga nama baik Food Station sebagai penyedia beras utama di ibu kota,” kata Kenneth.

Dia pun mengajak seluruh warga Jakarta untuk lebih selektif dan cermat dalam memilih produk beras, dengan selalu memeriksa label dan sertifikasi resmi. 
Adapun jika menemukan kecurangan, kata Kenneth, masyarakat diharapkan segera melaporkan ke pihak berwenang.

“Keterlibatan aktif publik adalah kunci menjaga mutu dan kepercayaan sistem distribusi pangan di DKI Jakarta,” tandasnya.