Gus Ipul: DNIKS Tulang Punggung Ekosistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia
SinPo.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mempunyai posisi strategis sebagai mitra pemerintah, sekaligus tulang punggung ekosistem kesejahteraan sosial di Indonesia.
"(DNIKS) Menghubungkan, menopang, dan memperkuat seluruh elemen masyarakat dari pusat hingga daerah serta menjadi katalisator perubahan. Mempercepat energi, menggerakkan potensi sosial, dan mempertemukan niat baik menjadi aksi nyata," kata Gus Ipul dalam HUT ke-58 DNIKS, ditulis Minggu, 27 Juli 2025.
Menurutnya, DNIKS juga memiliki peran fasilitator yang menjembatani harapan rakyat dengan kekuatan gerakan sosial, menyatukan suara, masyarakat sipil, hingga kebijakan strategis negara.
Terlebih, DNIKS telah mengkoordinasikan 100 lebih ormas-ormas yang semuanya terlibat dalam peningkatan kesejahteraan sosial. "Ada yang kelompok difabel, lansia, dan kelompok-kelompok lain yang semuanya itu memerlukan dukungan agar mereka bisa menjadi lembaga yang kredibel, lembaga yang terakreditasi. Nah itulah salah satu nanti yang akan dibantu oleh DNIKS,” katanya.
Gus Ipul mengungkapkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi mandat bagi Kemensos untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memungkinkan yang sebelumnya tidak mungkin. DNIKS menjadi mitra penting dalam misi besar tersebut.
Ia menyebut, Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai dasar kuat peran serta masyarakat. Dan, DNIKS, adalah bentuk nyata pelaksanaan pasal 42 UU tersebut.
Dalam struktur nasional, DNIKS berperan sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) tingkat pusat. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peran ini dijalankan oleh LKKS daerah. Bersama-sama, mereka membina ribuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seperti LKS Anak, Disabilitas, Lansia, dan kelompok rentan lain.
"Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat diwujudkan dengan membentuk satu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Non-pemerintah, dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri Ini sesuai apa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Umum DNIKS," jelasnya.
Adapun tantangan ke depan, lanjut Gus Ipul, adalah akreditasi lembaga sosial dan peningkatan kualitas SDM. "Saya ingin mengajak DNIKS mengkoordinasikan LKS, untuk bisa kita akreditasi. Panti-panti asuhan mari kita akreditasi, lembaga dan sumber dayanya. Supaya lebih profesional. Kemudian panti asuhan tidak menjadi kedok bagi orang yang hanya ingin dapat donasi. Atau bahkan bisa jadi hanya dibuat bungkus untuk melakukan kekerasan seksual," tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengapresiasi kesediaan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Badan Penasehat DNIKS. Karena, Hashim merupakan sosok yang telah lama aktif memperjuangkan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
"Tadi beliau menyatakan bahwa tanpa terasa, beliau sudah membantu lebih dari 100 ribu penyandang disabilitas dan juga kelompok-kelompok rentan lain yang itu sungguh sangat berarti untuk kita semua,” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Ketua Badan Penasihat DNIKS Hashim Djojohadikusumo menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kelompok rentan. Ia mengenang keterlibatannya dalam penyusunan dan pengesahan UU Disabilitas pada 2016.
"Kenapa saya cerita ini? Karena ini adalah bagian dari kesejahteraan sosial untuk kaum yang paling lemah, paling miskin, dan paling terabaikan. Maka, waktu diminta kesediaan menjadi Ketua Badan Penasihat DNIKS, saya bersedia. Semoga kita bisa bersama-sama bisa berjuang untuk rakyat kita yang terabaikan," kata Hashim.
Untuk itu, Hashim menyerukan agar DNIKS aktif mendorong lahirnya perda-perda disabilitas di seluruh kabupaten/kota. "Tidak cukup di pusat. Misalnya ada tarif khusus naik bus untuk disabilitas, gedung-gedung yang harus menyesuaikan dengan kaum disabilitas, punya misalnya (fasilitas) kursi roda," ucapnya.
Sedangkan Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie, mengisahkan lahirnya DNIKS pada 1967 sebagai respon terhadap ketimpangan sosial dan hasil pemikiran para delegasi undangan Conference of International Council on Social Welfare (ICSW) di Washington D.C. Adapun delegasi tersebut, Mr. Soemantri Praptokoesomo, Pasila, Djajat Dradjat, Alwi Sutan Osman, Dr. Salekan, Ijas Suahnada dan Narasaruddin Latif.
"Berbagai negara hadir. Semua berbicara tentang dunia sedang galau karena kemiskinan ada di setiap negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu mereka bersepakat mendirikan organisasi Bernama DNIKS, organisasi sosial pelopor yang fokus pada kesejahteraan sosial," kata Choirie.
DNIKS, lanjutnya, lahir bukan sebagai tandingan pemerintah, melainkan untuk membantu seluruh program kebijakan kesejahteraan sosial pada pemerintah.
"Sejak awal organisasi ini didisain membantu pemerintah. Bukan untuk menjadi tandingan pemerintah," kata dia.
Ia menegaskan bahwa momentum 58 tahun ini harus menjadi refleksi dan konsolidasi. Selian itu harus bersatu dalam satu barisan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.
