Wamenkop: Koperasi Harus Diperkuat untuk Hadapi Tantangan Ekonomi Modern

Laporan: Tio Pirnando
Minggu, 20 Juli 2025 | 18:56 WIB
Wamenkop Ferry Juliantono dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (SinPo.id/ Dok. Kemenkop)
Wamenkop Ferry Juliantono dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (SinPo.id/ Dok. Kemenkop)

SinPo.id - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan, koperasi harus dimaknai sebagai badan usaha yang menjadi prioritas, menerapkan ekonomi berbasis Pancasila dan kembali pada prinsip soko guru dalam perekonomian nasional. 

"Koperasi adalah kekuatan utama yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi modern," kata Ferry  dalam Dialog dan Diskusi Harkopnas-78 bertajuk "Koperasi Inklusif Dan Inovatif: Pilar Kesejahteraan Rakyat Dan Ekonomi Berkelanjutan" di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu, 20 Juli 2025. 

Menurut Ferry, penyusunan kebijakan ekonomi nasional harus berakar pada sejarah dan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. "Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, sistem ekonomi harus diatur secara adil agar koperasi dapat bersaing sejajar dengan BUMN maupun swasta," ujarnya.

Sejarah masa lalu, lanjut Ferry, pasca diberlakukannya sistem ekonomi pasar bebas, pelaku usaha besar cenderung menguasai sektor-sektor strategis. Hal ini menyebabkan koperasi kalah bersaing dan terpinggirkan oleh hegemoni pelaku pasar bermodal besar.

Meski demikian, koperasi simpan pinjam mendapat apresiasi karena peran pentingnya dalam mempertahankan eksistensi koperasi hingga saat ini. 

Saat ini, Pemerintah tengah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai bagian dari pembangunan desa berbasis ekonomi Pancasila dan berkelanjutan. 

"(Senin) Besok, Presiden Prabowo akan merayakan Harkopnas ke-78 sekaligus peluncuran Kopdes Merah Putih sebanyak 80.000 lebih unit di Klaten. Di mana saat ini telah masuk pada tahap pembentukan, yang selanjutnya menuju tahap operasional yang diharapkan seluruh Kopdes/kel Merah Putih bisa beroperasi di akhir tahun ini," ucapnya.

Ferry menekankan, pada tahap operasional, pentingnya persiapan model bisnis, pengembangan sumber daya manusia, serta kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak terkait. 

Selanjutnya, salah satu program yang dijalankan adalah menjadikan koperasi desa sebagai penyalur gas LPG 3 kg, sebagai upaya meningkatkan peran koperasi dalam distribusi kebutuhan masyarakat.

"Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah berharap koperasi dapat mengejar ketertinggalan, memperkuat aset, dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu bersaing secara nasional," kata Ferry.

Lebih lanjut, Ferry mengapresiasi Provinsi DIY, yang terus mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih. Yogyakarta merupakan provinsi atau daerah yang bisa menjadi model berlakunya sistem ekonomi Pancasila. 

"Kami menyambut keinginan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang ingin menjadikan Kopdes Merah Putih menjadi alat atau instrumen yang akan membangkitkan ekonomi rakyat, tetapi dengan dukungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan, Pemprov DIY telah menjalankan program revitalisasi koperasi dan reformasi di tingkat kelurahan dan desa sebagai bagian dari rencana pembangunan lima tahun hingga 2027.

"Program ini bertujuan meningkatkan kualitas koperasi dan mendorong kemandirian masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan ekonomi lokal," kata  Sri Sultan.

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah memverifikasi koperasi yang tidak mampu beroperasi secara efektif. Dari data yang ada, terdapat 2.704 koperasi di DIY dengan total aset mencapai Rp3,6 triliun dan anggota sebanyak 823 ribu orang. 

Pemerintah DIY juga fokus membentuk desa mandiri yang berbudaya, dengan menumbuhkan ekonomi, budaya, dan sosial desa selama dua tahun terakhir. "Hal ini bertujuan menghilangkan anggapan bahwa warga desa hanya sebagai petani, melainkan mendorong kemandirian yang lebih luas," ujarnya.

Program pemberdayaan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), juga telah disinergikan dengan Kopdes/kel Merah Putih. Di beberapa desa sudah terdapat apotek yang menjual produk lokal, serta kemudahan akses gas elpiji 3 kilogram untuk masyarakat. 

"Kami juga berencana menggabungkan koperasi pertanian menjadi Kopdes/kel Merah Putih yang dapat mendukung kemandirian pangan dengan suplai makanan bergizi gratis," katanya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI