Pimpinan Komisi X DPR Tekankan Pentingnya Keberlanjuta dari Sekolah Rakyat
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya keberlanjutan dari program Sekolah Rakyat. Pemerintah harus menjamin nasib peserta didik yang telah menamatkan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun dunia kerja.
Ini disampaikan Lalu merespons masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan (MPLS) bagi para siswa Sekolah Rakyat yang resmi dimulai serentak di 63 titik di seluruh Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025.
"Yang penting keberlanjutan dari Sekolah Rakyat ini. Pascanya, keberlanjutannya harus diperhatikan. Bukan hanya sekolah rakyatnya saja, kemudian selanjutnya anak-anak ini mau ke perguruan tinggi atau dunia kerja," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
Legislator dari Fraksi PKB ini menilai keberlanjutan program Sekolah Rakyat diperlukan agar dapat mengejawantahkan substansi dari nawacita Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan melalui program sekolah tersebut.
"Karena cita-cita dari Presiden Prabowo sungguh sangat mulia, beliau tidak menginginkan masyarakat kita hari ini, anak-anak kita yang terakhir di keluarga miskin dan miskin ekstrim ini, kemudian mewarisi miskin dan miskin ekstrim dari orangtuanya," ucapnya.
Selain soal keberlanjutan, dia juga menekankan soal kesesuaian prosedur rekrutmen tenaga pendidik maupun siswa didik Sekolah Rakyat agar tepat guna sebagaimana rencana induk program tersebut diinisiasi.
"Kemudian segala apa yang menjadi masterplan di Sekolah Rakyat itu bisa sesuai dilaksanakan, maka saya juga meyakini bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu untuk mengurangi angka kemiskinan tadi," kata dia.
Sebelumnya, pembukaan MPLS siswa Sekolah Rakyat dilakukan serentak di 62 titik lainnya di seluruh Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025. Sedangkan 37 titik lainnya akan memulai MPLS pada akhir Juli 2025.
Total terdapat 100 titik lokasi rintisan Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada Tahun Ajaran 2025/2026. Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
Sistem pembelajaran yang digunakan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 mengadopsi fitur Learning Management System dan mengintegrasikannya dengan modul pembelajaran digital sehingga bisa menjangkau anak-anak di wilayah terpencil, dan area-area lain yang selama ini luput dari akses pendidikan berkualitas.
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya keberlanjutan dari program Sekolah Rakyat. Pemerintah harus menjamin nasib peserta didik yang telah menamatkan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun dunia kerja.
Ini disampaikan Lalu merespons masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan (MPLS) bagi para siswa Sekolah Rakyat yang resmi dimulai serentak di 63 titik di seluruh Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025.
"Yang penting keberlanjutan dari Sekolah Rakyat ini. Pascanya, keberlanjutannya harus diperhatikan. Bukan hanya sekolah rakyatnya saja, kemudian selanjutnya anak-anak ini mau ke perguruan tinggi atau dunia kerja," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
Legislator dari Fraksi PKB ini menilai keberlanjutan program Sekolah Rakyat diperlukan agar dapat mengejawantahkan substansi dari nawacita Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan melalui program sekolah tersebut.
"Karena cita-cita dari Presiden Prabowo sungguh sangat mulia, beliau tidak menginginkan masyarakat kita hari ini, anak-anak kita yang terakhir di keluarga miskin dan miskin ekstrim ini, kemudian mewarisi miskin dan miskin ekstrim dari orangtuanya," ucapnya.
Selain soal keberlanjutan, dia juga menekankan soal kesesuaian prosedur rekrutmen tenaga pendidik maupun siswa didik Sekolah Rakyat agar tepat guna sebagaimana rencana induk program tersebut diinisiasi.
"Kemudian segala apa yang menjadi masterplan di Sekolah Rakyat itu bisa sesuai dilaksanakan, maka saya juga meyakini bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu untuk mengurangi angka kemiskinan tadi," kata dia.
Sebelumnya, pembukaan MPLS siswa Sekolah Rakyat dilakukan serentak di 62 titik lainnya di seluruh Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025. Sedangkan 37 titik lainnya akan memulai MPLS pada akhir Juli 2025.
Total terdapat 100 titik lokasi rintisan Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada Tahun Ajaran 2025/2026. Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
Sistem pembelajaran yang digunakan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 mengadopsi fitur Learning Management System dan mengintegrasikannya dengan modul pembelajaran digital sehingga bisa menjangkau anak-anak di wilayah terpencil, dan area-area lain yang selama ini luput dari akses pendidikan berkualitas.
