Ketua DPR Ingatkan Sekolah Rakyat Tak Boleh Menjadi Eksklusif
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Sekolah Rakyat ke depannya tidak menjadi eksklusif. Sehingga, berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang ada di tengah masyarakat saat ini.
Demikian disampaikan Puan merespons masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan (MPLS) bagi para siswa Sekolah Rakyat yang resmi dimulai serentak di 63 titik di seluruh Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025.
"Jangan sampai kemudian niat baik atau hal yang harusnya ini tujuannya baik, kemudian menjadi bersifat eksklusif, kemudian menjadi berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, namun ini justru harus melengkapi sekolah-sekolah yang sudah ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 Juli 2025.
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat banyak tantangan yang dihadapi untuk menjalankan program tersebut.
"Apa yang kemudian sudah dilakukan di lapangan tentu saja harus disempurnakan," ucapnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) pun menilai program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Pemerintah sangat inovatif sehingga tidak ada rakyat Indonesia yang terlantar dalam mengakses pendidikan.
"Tentu saja sangat inovatif, harapan dari DPR kami akan mengawasi bahwa jangan sampai ada rakyat Indonesia yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan, sangat baik," ujarnya.
Puan menambahkan bahwa DPR RI akan ikut membantu dan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap jalannya program Sekolah Rakyat demi perbaikan di masa mendatang.
"Karena sesuatu yang baru itu tentu saja tidak bisa tiba-tiba langsung sempurna, dan saya berharap bahwa sinergi antara pemerintah dengan DPR bisa terus berjalan dalam menyempurnakan hal ini dengan tujuan adalah untuk pendidikan seluruh anak bangsa," kata dia.
Sebelumnya, pembukaan MPLS siswa Sekolah Rakyat dilakukan serentak di 62 titik lainnya di seluruh Indonesia pada Senin, 14 Juli 2025. Sedangkan 37 titik lainnya akan memulai MPLS pada akhir Juli 2025.
Total terdapat 100 titik lokasi rintisan Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada Tahun Ajaran 2025/2026. Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
Sistem pembelajaran yang digunakan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 mengadopsi fitur Learning Management System dan mengintegrasikannya dengan modul pembelajaran digital sehingga bisa menjangkau anak-anak di wilayah terpencil, dan area-area lain yang selama ini luput dari akses pendidikan berkualitas.
